PAMEKASAN,korantimes.com– Polres Pamekasan menyampaikan klarifikasi terkait dinamika yang terjadi saat pelaksanaan pengamanan eksekusi lahan di Desa Sukodadi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Senin (12/10/2026). Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri tersebut sempat diwarnai aksi protes warga dan saling dorong di area depan objek eksekusi.

Kasi Humas Polres Pamekasan, IPDA Yoni Evan Pratama, S.H., M.M., menjelaskan bahwa kehadiran personel kepolisian dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pengamanan dan pelayanan hukum untuk mendukung proses eksekusi oleh Pengadilan Negeri agar berlangsung aman, tertib dan kondusif.

Menurut Evan, aksi saling dorong terjadi ketika alat berat dan petugas hendak melaksanakan pengosongan lahan. Sejumlah warga yang berada di depan rumah menyampaikan keberatan dan bertahan di lokasi sehingga terjadi kontak fisik berupa saling dorong saat personel Dalmas melakukan pengamanan batas dan langkah penertiban secara bertahap.

“Aksi protes tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi dari pihak keluarga dan warga yang berada di lokasi. Dalam situasi tersebut, personel melaksanakan tugas pengamanan dengan melakukan langkah penertiban secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan,” jelas Evan.

Ia menerangkan, pihak keluarga bertahan karena meyakini tanah dan rumah tersebut merupakan tanah warisan (patobin) yang telah dimiliki secara turun-temurun. Selain itu, pihak keluarga menyatakan masih memegang sertifikat kepemilikan yang menurut mereka sah dan belum dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta menyebut proses hukum lanjutan berupa upaya banding masih berjalan.

READ  Pengamat Desak Polda Bali Tuntaskan Kasus Penculikan WNA

Terkait keberadaan anggota keluarga dari personel Polres Pamekasan di barisan warga saat kejadian, Evan menegaskan bahwa personel Polri yang bertugas dalam pengamanan telah diarahkan untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam perselisihan keperdataan tersebut.

“Personel Polri yang melaksanakan pengamanan sejak awal telah mematuhi arahan pimpinan untuk bersikap netral dan profesional. Anggota yang dimaksud berada di rumah bagian belakang atau lokasi berbeda dan tidak ikut terlibat dalam aksi penolakan di area eksekusi,” tegasnya.

Adapun keberadaan istri yang bersangkutan di lokasi dijelaskan dalam kapasitas pribadi sebagai anak dari pihak keluarga yang mendampingi orang tuanya ketika proses penertiban berlangsung. Pihak keluarga disebut telah berupaya mengajak yang bersangkutan untuk mundur, namun ia tetap mendampingi orang tuanya di barisan depan.

Polres Pamekasan menegaskan bahwa pengamanan dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) dengan mengedepankan netralitas, profesionalisme dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat. Kepolisian juga mengimbau seluruh pihak untuk tetap menahan diri, menjaga situasi tetap kondusif dan menyelesaikan perbedaan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

“Prinsipnya, personel yang melaksanakan pengamanan telah bertindak netral dan profesional sesuai SOP. Adapun perselisihan mengenai hak atas tanah maupun dugaan tumpang tindih (overlapping) sertifikat merupakan ranah lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa, menguji dan memutus sesuai ketentuan hukum,” pungkas Evan.

Melalui klarifikasi ini, Polres Pamekasan mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum, mengedepankan komunikasi serta bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap aman dan kondusif.