PAMEKASAN,korantimes.com– Kepala Desa (Kades) Majungan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Subahnan, terseret dalam pengaduan dugaan penyimpangan pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD).

Persoalan tersebut mencuat setelah hasil pemanfaatan tambak garam di atas aset desa yang diperkirakan mencapai Rp5 miliar selama lima tahun diduga tidak pernah masuk ke Rekening Kas Desa (RKD).

Dugaan tersebut berkaitan dengan pengelolaan tambak garam milik Pemerintah Desa Majungan sejak 2022 hingga 2026. Nilai hasil pengelolaannya disebut mencapai sekitar Rp1 miliar per tahun.

Samsul Muarif, warga Desa Majungan, resmi mengadukan dugaan penyimpangan tersebut ke Polres Pamekasan melalui kuasa hukumnya dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Taretan Legal Justitia, Kamis (19/11/2026).

Objek yang dipersoalkan berupa lahan tambak garam yang tercatat sebagai Tanah Kas Desa dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 002 atas nama Pemerintah Desa Majungan.

Pengaduan tersebut mempertanyakan transparansi pengelolaan aset desa, khususnya mengenai mekanisme pemanfaatan dan pertanggungjawaban hasil pendapatan tambak garam selama lima tahun terakhir.

Pengadu menduga seluruh hasil pengelolaan tambak tersebut tidak pernah disetorkan ke RKD. Jika dugaan itu terbukti, persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi pengelolaan aset, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum terkait pertanggungjawaban keuangan desa.

Persoalan mendasar yang kini diminta untuk ditelusuri adalah ke mana aliran pendapatan dari pemanfaatan aset desa tersebut selama ini.

READ  Kapolsek Galis Berhasil Cegah Warganya yang Sempat Bentrok

Tim kuasa hukum Samsul Muarif, yakni Sulaisi, S.H.I., M.I.P., Moh. Anwar, S.H., Moh. Arafat Sanjani, S.H.I., dan Fajar Elmanzah, S.H., selaku advokat YLBH Taretan Legal Justitia, meminta Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Pamekasan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Mereka mendesak aparat penegak hukum menelusuri aliran dana, memeriksa catatan keuangan desa, serta mengaudit seluruh penerimaan dari pemanfaatan tambak garam yang berdiri di atas aset Pemerintah Desa Majungan.

“Tanah Kas Desa bukan milik pribadi kepala desa. Setiap pemanfaatannya harus memiliki dasar hukum, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai aset desa menghasilkan miliaran rupiah, tetapi kas desa justru tidak pernah menerima setoran,” demikian pokok sikap tim kuasa hukum.

Selain meminta penelusuran oleh kepolisian, tim advokat juga mendesak Inspektorat Kabupaten Pamekasan melakukan pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan aset tersebut.

Pemeriksaan dinilai penting untuk memastikan besaran pendapatan yang sebenarnya, dasar hukum pemanfaatan tambak, mekanisme pengelolaan, hingga pencatatan seluruh penerimaan dalam administrasi keuangan desa.

Dugaan pendapatan miliaran rupiah dari pemanfaatan aset desa yang dipersoalkan tidak masuk ke kas desa menjadi persoalan serius yang membutuhkan penelusuran secara transparan dan menyeluruh.

Sebab, Tanah Kas Desa merupakan aset publik yang pemanfaatannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pendapatan yang bersumber dari aset tersebut perlu memiliki kejelasan dasar pengelolaan dan pencatatan keuangan.

Kini, tindak lanjut Polres Pamekasan dan pemeriksaan Inspektorat menjadi hal yang dinantikan untuk mengungkap kebenaran dugaan tersebut, termasuk memastikan ke mana hasil pengelolaan tambak garam selama ini mengalir.