SURABAYA,korantimes.com – Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) mendesak Partai Demokratmengambil langkah tegas terhadap Achmad Iskandar, kader partai yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Timur periode 2024–2029 dan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana hibah APBD Jawa Timur.
Desakan tersebut disampaikan melalui aksi demonstrasi di depan kantor DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Kamis (5/11/2026).
Dalam aksi itu, Jaka Jatim meminta DPD maupun DPP Partai Demokrat melakukan evaluasi terhadap Achmad Iskandar, termasuk mempertimbangkan pemberhentian sesuai ketentuan organisasi partai.
Koordinator Jaka Jatim, Musfiq, menilai Partai Demokrat perlu menunjukkan sikap tegas terhadap kadernya yang terseret perkara hukum. Menurutnya, persoalan tersebut tidak seharusnya dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap partai.
Musfiq juga mempertanyakan belum adanya langkah organisasi yang dinilai tegas terhadap Achmad Iskandar, meskipun penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan bersama dua orang lainnya telah dilakukan sejak 5 Juli 2024.
“Jangan sampai Partai Demokrat justru terkesan memberikan perlindungan politik kepada kader yang berstatus tersangka. Partai harus berani mengambil sikap. Jangan hanya berbicara tentang integritas, tetapi tidak berani menindak ketika kadernya tersandung persoalan hukum,” tegas Musfiq.
Ia secara khusus meminta Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menunjukkan ketegasan dalam menyikapi persoalan tersebut. Musfiq menilai integritas partai harus dijaga melalui sikap dan tindakan nyata, bukan sebatas pernyataan.
Menurutnya, perkara dugaan korupsi dana hibah APBD Jawa Timur telah menjadi perhatian masyarakat. Karena itu, Partai Demokrat dinilai perlu memberikan respons organisatoris yang jelas agar persoalan tersebut tidak terus menjadi polemik publik.
Selain mendesak Partai Demokrat, Jaka Jatim juga menyoroti perkembangan penanganan perkara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, khususnya terhadap tiga tersangka dalam klaster Achmad Iskandar.
Musfiq membandingkan perkembangan klaster tersebut dengan sejumlah klaster lain dalam perkara dana hibah yang telah memasuki persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Sementara itu, penanganan terhadap tiga tersangka dalam klaster Achmad Iskandar dinilai belum menunjukkan perkembangan yang memberikan kepastian hukum.
“KPK jangan sampai menimbulkan kesan tebang pilih. Mengapa klaster lain berjalan, sementara klaster Achmad Iskandar seolah jalan di tempat? Kami meminta KPK membuka perkembangan penanganannya dan segera memberikan kepastian hukum. Jangan biarkan publik terus bertanya-tanya,” ujarnya.
Dalam tuntutannya, Jaka Jatim turut menyinggung nama Agung Mulyono, Ketua Fraksi sekaligus Bendahara DPD Partai Demokrat Jawa Timur, yang pernah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan perkara dana hibah tersebut.
Musfiq menyoroti keterangan Agung Mulyono dalam persidangan terkait praktik jual beli plafon pokok-pokok pikiran (pokir) di lingkungan DPRD Jawa Timur. Dalam uraian yang disampaikan Jaka Jatim, Agung disebut sempat menyatakan praktik tersebut sebagai hal biasa, tetapi kemudian menyampaikan tidak mengetahui persoalan tersebut saat dimintai penjelasan lebih lanjut oleh jaksa KPK.
Atas hal itu, Musfiq meminta KPK mendalami seluruh keterangan saksi dan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan alat bukti yang sah. Ia menegaskan, pengusutan perkara tidak boleh berhenti pada pihak-pihak yang telah diproses.
“Jangan berhenti pada nama-nama yang sudah diproses. Jika ada pihak lain yang memiliki keterkaitan dan ditemukan bukti yang cukup, siapa pun orangnya harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Tidak boleh ada yang kebal hukum karena jabatan atau kekuatan politik,” tandasnya.
Dalam aksi tersebut, Jaka Jatim menyampaikan tiga tuntutan kepada Partai Demokrat. Pertama, mendesak DPD dan DPP Partai Demokrat mengevaluasi serta memecat Achmad Iskandar apabila memenuhi ketentuan pemberhentian berdasarkan AD/ART partai.
Kedua, mendorong proses pergantian antarwaktu (PAW) terhadap keanggotaan Achmad Iskandar di DPRD Jawa Timur sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan. Ketiga, meminta DPP Partai Demokrat mengevaluasi seluruh kader yang terseret dalam perkara dugaan korupsi dana hibah APBD Jawa Timur.
Sementara kepada KPK RI, Jaka Jatim mendesak percepatan penyidikan terhadap tiga tersangka dalam klaster Achmad Iskandar, pemberian kepastian hukum, serta penahanan apabila persyaratan hukum telah terpenuhi.
Musfiq menegaskan, pengusutan perkara dana hibah APBD Jawa Timur harus dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tanpa pandang bulu. Ia mengingatkan agar penanganan perkara tidak berhenti di tengah jalan maupun hanya menyasar pihak-pihak tertentu.
“Uang yang dipersoalkan adalah uang rakyat. Karena itu, rakyat berhak menuntut transparansi dan keadilan. Jangan sampai hukum terlihat tajam ke bawah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan kekuatan politik.
Demokrat harus menjaga marwahnya, KPK harus menuntaskan tugasnya,” pungkas Musfiq.
Jaka Jatim menyatakan akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut hingga seluruh proses hukum berjalan secara transparan, profesional, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. (*)
