PAMEKASAN,korantimes.com— Kader Partai Gerindra Kabupaten Pamekasan, Mahfud, mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk bergerak cepat dan tegas dalam menangani dugaan kasus penyadapan yang mengincar Presiden. Menurutnya, langkah hukum tidak boleh hanya berhenti pada pelaku teknis di lapangan, tetapi harus mampu membongkar dalang atau otak intelektual di balik aksi tersebut.
Dalam siaran persnya, Mahfud menegaskan bahwa penyadapan terhadap simbol negara merupakan ancaman serius terhadap stabilitas nasional, keamanan, serta kedaulatan negara.
“Ini bukan sekadar isu peretasan atau pelanggaran privasi biasa, melainkan kejahatan tingkat tinggi yang menyentuh ranah kedaulatan negara. Polri harus bertindak cepat, profesional, dan transparan. Usut tuntas kasus penyadapan Presiden ini hingga ke akar-akarnya, termasuk siapa aktor intelektual yang merancangnya,” tegas Mahfud. Kamis (19/11/2026).
Angogota DPRD Dapil 4 tersebut menyatakan penanganan hukum yang berani dan tanpa pandang bulu sangat mendesak dilakukan agar tidak timbul preseden buruk dalam sistem keamanan dan pertahanan nasional. Ia juga meminta jajaran kepolisian bekerja sama dengan lembaga keamanan siber untuk melacak alur komunikasi, sumber daya, hingga penyandang dana yang terlibat.
“Kedaulatan dan simbol negara harus dilindungi secara maksimal. Jika dalang utamanya tidak diungkap, potensi ancaman serupa akan terus mengintai kepemimpinan nasional kita,” lanjutnya.
Pihaknya menyatakan akan terus memantau dan mengawal perkembangan penyelidikan kasus ini hingga pihak-pihak yang bertanggung jawab dibawa ke hadapan hukum.
