JAKARTA,korantimes.com-Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda berbagai wilayah Indonesia sepanjang 2026 menjadi peringatan serius terhadap keberlanjutan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla (SIPONGI) Kementerian Kehutanan, luas areal karhutla pada Januari–Juli 2026 mencapai 202.004,30 hektare atau meningkat 69 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kriminolog alumni Universitas Indonesia (UI), Hardiat Dani, mengingatkan bahwa karhutla tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan luas wilayah yang terbakar maupun kerugian ekonomi. Menurutnya, terdapat ancaman ekologis yang juga perlu mendapatkan perhatian lebih serius, yakni kehilangan keanekaragaman hayati atau biodiversity loss dan potensi kepunahan lokal atau local extinction terhadap spesies yang kehilangan habitat akibat kebakaran.
Hardiat menjelaskan, kebakaran hutan dapat menyebabkan kematian satwa secara langsung, merusak tempat berkembang biak, menghilangkan sumber pakan serta memutus hubungan ekologis antar makhluk hidup. Dampaknya tidak selalu terlihat ketika api sudah berhasil dipadamkan. Sejumlah spesies mungkin masih bertahan di kawasan tersebut, tetapi mengalami penurunan populasi dan kehilangan kemampuan untuk berkembang biak secara berkelanjutan.
“Pemerintah perlu memperluas indikator dalam penanganan karhutla. Selain mencatat luas lahan terbakar, pemerintah perlu melakukan inventarisasi spesies sebelum dan sesudah kebakaran, terutama terhadap satwa endemik, langka dan terancam punah. Langkah tersebut penting untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya local extinction, yaitu hilangnya suatu spesies dari wilayah tertentu meskipun spesies tersebut belum mengalami kepunahan secara global,” kata Kriminolog alumni Universitas Indonesia (UI), Hardiat Dani di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (05/11/2026).
Hardiat juga mendorong agar program pemulihan pasca karhutla tidak hanya berorientasi pada penanaman kembali pohon atau penghijauan kawasan. Restorasi ekologis harus mempertimbangkan pemulihan habitat, ketersediaan sumber makanan, tempat berkembang biak, serta konektivitas antar kawasan hutan. Pemerintah juga perlu melibatkan peneliti, akademisi, komunitas konservasi, dan masyarakat setempat dalam pemantauan keanekaragaman hayati secara berkala.
“Pendekatan pencegahan karhutla juga perlu mempertimbangkan tingkat kerentanan ekologis suatu kawasan. Wilayah yang menjadi habitat spesies endemik atau memiliki keanekaragaman hayati tinggi semestinya memperoleh perhatian khusus dalam sistem pemantauan dan mitigasi kebakaran. Di samping itu, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan harus disertai upaya pemulihan kerusakan ekologis agar dampaknya tidak diwariskan kepada generasi berikutnya,” imbuh Hardiat.
Hardiat menegaskan bahwa upaya penanganan karhutla seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa cepat api dipadamkan atau berapa luas lahan yang berhasil diselamatkan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa ekosistem dan spesies yang hidup di dalamnya dapat bertahan serta pulih.
