JAKARTA,korantimes.com-Kasus dugaan korupsi dana hibah APBD Jawa Timur tahun 2019-2024 kembali memanas. Setelah klaster Sahat Tua Simanjuntak dan klaster Kusnadi diadili, kini perkara memasuki babak baru klaster Anwar Sadad yang sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya sejak Oktober 2026.

Pada Minggu malam, 16 November 2026, KPK menahan satu tersangka penerima suap di klaster Anwar Sadad, yakni Bagus Wahyudyono, mantan staf Anwar Sadad saat menjabat Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024.

Namun, Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) mempertanyakan mengapa KPK belum menyentuh klaster Pemprov Jatim. Menurut Jaka Jatim, penanganan kasus ini belum tuntas jika hanya menyasar unsur legislatif.

“Kebijakan dana hibah ada di tangan Gubernur Jawa Timur. Alangkah lebih baiknya KPK memasuki babak baru dengan menerbitkan sprindik untuk Klaster Gubernur Jatim atau Klaster Pemprov Jatim,” kata Musfiq ketua Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) saat demo depan kantor KPK. Selasa (17/11/2026).

Jaka Jatim merujuk pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2021 yang telah diubah dengan Pergub Nomor 7 Tahun 2024 tentang Dana Hibah dan Bantuan Sosial. Dalam regulasi itu, persetujuan pengelolaan dana hibah disebut melalui kepala daerah.

“Jika aktor utamanya tidak disentuh, kami anggap secara hukum tidak menyelesaikan persoalan korupsi di Jawa Timur. KPK harus mengejar sampai ke akarnya,” ujarnya.

READ  Tenda Posko dan Uang Bantuan Donasi untuk Demo Dirampok Orang Berpakain Ninja

Menurut Musfiq,kewenangan teknis dalam dana hibah, mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga monitoring dan evaluasi, berada di tangan Gubernur Jatim beserta jajaran eksekutif.

Jaka Jatim juga menyoroti besaran dana hibah. Ia menyebut, secara aturan legislatif hanya memiliki alokasi 10 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Pokok-Pokok Pikiran Dewan (Pokir) melalui hasil reses.

Dengan PAD Jatim tahun anggaran 2019-2024 yang disebut berkisar Rp20-22 triliun, alokasi Pokir DPRD Jatim disebut hanya mentok Rp2 triliun yang dibagi kepada 120 anggota dewan setiap tahun. Sementara dana hibah pada tahun anggaran tersebut disebut pernah menembus Rp10 triliun.

“Kalau hanya Rp2 triliun yang dikelola DPRD Jatim, terus yang Rp8 triliun siapa penikmatnya? Yang jelas kebijakan dana hibah ada di tangan Gubernur Jawa Timur,” kata Jaka Jatim.

Dugaan Modus Sama

Hasil investigasi Jaka Jatim menyebut, modus operandi yang diduga dilakukan anggota DPRD Jatim yang kini menjadi tersangka, disebut sama dengan modus yang diduga digunakan pihak eksekutif.

Berdasarkan informasi yang diterima Jaka Jatim, ada tiga hal yang disoroti. Pertama, dugaan penarikan ijon lewat anak buah kepada penerima hibah. Kedua, dugaan pembentukan Koordinator Lapangan (Korlap) sesuai wilayah penerima hibah di Jawa Timur. Ketiga, nilai Hibah Gubernur (HG) yang disebut lebih besar dari Pokir seluruh anggota dewan.

READ  KPK Gandeng PPATK Telusuri Dugaan Aliran Dana 1 Triliun Mengalir ke PBNU Kasus Kuota Haji

“Karena itu KPK wajib hukumnya menuntaskan kasus ini agar APBD Jatim tidak dijadikan bancaan setiap tahunnya,” tegas Musfiq.

Ia juga menyoroti pembahasan R-APBD 2027 yang disebut tetap mempertahankan plafon belanja hibah dengan nilai yang disebut fantastis, mencapai Rp3-5 triliun tiap tahun, meski anggaran tersebut dinilai bermasalah.

5 Tuntutan Jaka Jatim kepada KPK

Dalam pernyataannya, Jaka Jatim menyampaikan lima tuntutan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi RI:

1. Segera menetapkan tersangka Gubernur Jawa Timur karena secara regulasi dinilai terlibat penuh dalam kebijakan anggaran dana hibah.

2. Menilai kelalaian Gubernur Jawa Timur dalam pengawasan APBD menyebabkan kerugian negara mencapai Rp7 triliun sejak 2019-2024, berdasarkan hasil audit yang diklaim Jaka Jatim.

3. Meminta KPK menjelaskan secara detail terkait penggeledahan, penyitaan dokumen dan alat elektronik di Kantor Gubernur Jatim dan kantor OPD lainnya.

4. Menduga KPK sudah mengantongi bukti-bukti keterlibatan Gubernur Jatim dan pejabat eksekutif lainnya dalam perkara dana hibah.

5. Menilai jika KPK tidak menetapkan tersangka kepada Gubernur, maka KPK dinilai tidak ingin menyelesaikan kasus secara profesional.

“Korupsi takkan mati selama lingkaran pengikatnya dibiarkan mewariskan siasat pada generasi berikutnya,” tutup Jaka Jatim, mengutip Laporan Tahunan KPK 2025 Hal. 189 Bagian Penindakan.