Bali, korantimes.com– Dunia perbankan di Bali sedang diguncang badai kepercayaan. Kasus dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp8,93 miliar di BRI Unit Kreneng, Denpasar, serta kasus penggelapan dana nasabah sebesar Rp863 juta oleh mantan oknum pegawai BRI, kini menggelinding menjadi bola salju yang panas.
Melihat rentetan ambruknya sistem pengawasan internal ini, sejumlah aktivis hukum dan anti-korupsi kini terang-terangan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa jajaran Direktur Utama BRI. Isu ini bukan lagi sekadar perkara oknum di daerah, melainkan indikasi adanya kelemahan sistemik yang bersifat struktural dari pusat.
Bagi masyarakat, bank bukan hanya tempat menyimpan uang, tetapi juga tempat menyimpan rasa aman, identitas, dan kepercayaan. Ketika dua kasus berbeda menyeret nama BRI di Bali secara bersamaan, publik mulai bertanya-tanya: seberapa aman sebenarnya uang dan data pribadi mereka di bank ini?
Kronologi Dua Kasus Berbeda yang Menyeret Nama BRI di Bali
Untuk memahami mengapa para aktivis sampai mendesak keterlibatan penegak hukum tingkat pusat, kita perlu membedah dua skandal yang terjadi di Pulau Dewata ini. Kedua kasus ini memiliki modus yang berbeda, namun sama-sama merugikan keuangan negara dan masyarakat.
1. Korupsi Penyaluran KUR Rp8,93 Miliar di BRI Unit Kreneng
Kasus pertama yang menyedot perhatian adalah dugaan korupsi penyaluran dana KUR di BRI Unit Kreneng. Modus yang digunakan disinyalir melibatkan “kredit fiktif” atau “kredit topengan”, di mana data identitas masyarakat disalahgunakan untuk mencairkan dana subsidi pemerintah tersebut. Nilai kerugiannya fantastis, mencapai Rp8,93 miliar. KUR yang seharusnya menjadi penyelamat modal bagi pelaku UMKM, justru diduga diselewengkan oleh oknum internal demi keuntungan pribadi.
Mengapa Aktivis Desak Direktur Utama BRI, Hery Gunardi Diperiksa KPK?
Bukan hanya soal uang miliaran rupiah. Tapi juga soal rasa aman masyarakat yang mulai dipertanyakan. Mengapa level direksi pusat harus ikut bertanggung jawab atas kelalaian di tingkat cabang atau unit?
Analisis Asas Kehati-hatian (Prudential Principle) Perbankan
Berdasarkan pengalaman para praktisi hukum perbankan, operasional sebuah bank wajib tunduk pada asas kehati-hatian yang sangat ketat. Aktivis meyakini dari semua kasus ini pasti ada keterlibatan direktur utama, baik berupa kelalaian dalam pengawasan (omission) maupun kegagalan dalam membangun sistem mitigasi risiko yang kuat.
Secara struktural, Direktur Utama memegang kendali atas Standard Operating Procedure (SOP) dan kepatuhan (compliance). Jika sebuah pelanggaran masif seperti korupsi KUR senilai Rp8,93 miliar bisa lolos, artinya sistem deteksi dini (early warning system) yang dirancang oleh manajemen pusat tidak berfungsi.
Catatan Hukum: UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menegaskan bahwa direksi bank bertanggung jawab penuh secara renteng atas kerugian bank yang disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan dalam pengelolaan.
Dua kasus berbeda yang kini menjadi sorotan publik di Bali ini telah memicu multiplier effect yang mengkhawatirkan. Ketika masyarakat menyetor uang ke bank, ada kontrak psikologis berupa kepercayaan mutlak.
Berdasarkan wawasan praktis dari kasus-kasus serupa di dunia perbankan Indonesia, modus korupsi KUR umumnya melibatkan sindikat terstruktur. Berikut adalah tahapan bagaimana oknum nakal mengeksploitasi sistem:
1. Pengumpulan Berkas Tanpa Izin: Oknum mencari fotokopi KTP dan KK warga, sering kali dengan iming-iming bantuan sosial atau hadiah sembako.
2. Pemalsuan Usaha: Karena KUR mensyaratkan adanya usaha produktif, oknum membuat Surat Keterangan Usaha (SKU) fiktif dari desa/kelurahan.
3. Analisis Kredit Formalitas: Petugas analis kredit (mantri) yang terlibat sengaja meloloskan verifikasi lapangan (survei fiktif).
4. Pencairan dan Penampungan: Dana cair ke rekening yang dikuasai oknum, sementara warga asli tidak pernah menerima uangnya, namun tercatat memiliki utang miliaran di sistem BI Checking (SLIK OJK).
Dua kasus besar di Bali ini menjadi alarm keras bagi industri perbankan nasional. Urusan perbankan bukan sekadar angka digital di layar gawai, melainkan tentang keringat rakyat yang dititipkan untuk masa depan mereka.
Desakan para aktivis agar KPK memeriksa Direktur Utama BRI adalah langkah logis untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban hukum tidak berhenti di level bawah (bawah tanah), melainkan menyentuh kepemimpinan tertinggi yang memegang kemudi kebijakan.
Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Apakah Anda merasa sistem pengawasan perbankan saat ini sudah cukup aman untuk melindungi hak-hak Anda sebagai nasabah?
