PAMEKASAN, KORAN TIMES-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Nur Faizin, baru-baru ini menuai sorotan publik usai memberikan pernyataan menohok soal maraknya rokok ilegal di Pulau Madura.
Dalam salah satu postingan di TikTok, Nur Faizin menyebutkan, bahwa rokok ilegal semakin marak di Madura.
Zaini, selaku koordinator Forum NGO Pamekasan, menyatakan persoalan rokok ilegal tidak bisa hanya dilihat dari sisi penerimaan negara semata. Industri rokok skala kecil, yang sebagian belum mampu memenuhi kewajiban bea cukai akibat kenaikan tarif yang tinggi, justru menjadi penopang ekonomi ribuan masyarakat di pedesaan.
Beredarnya Poster Anggota Dewan Provinsi Jawatimur dari Praksi PKB terkait Rokok ilegal, Menuai Kecaman dari ketua Forum NGO Pamekasan : “Mellek Mata Hati Mu Buka Telinga Jeritan Wong Cilik”
Beredar gambar Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur asal Madura, Nur Faizin, belakangan ramai berseliweran di berbagai platform media sosial. Poster tersebut menyoroti maraknya peredaran rokok ilegal di empat kabupaten Pulau Madura yang dinilai semakin meresahkan masyarakat.
Koordinator Forum NGO Zaini wer – wer menilai wacana pemberantasan rokok ilegal yang digaungkan tanpa menawarkan solusi yang solutif justru berpotensi menindas rakyat kecil yang sedang bertahan untuk menyambung kebutuhan hidup nya,
“Berantas rokok ilegal tanpa solusi sama dengan memberantas rakyat penghasilan Masyarakat kecil. Buruh linting, tukang bungkus, hingga pedagang kecil para pelaku manfaat Rokok Lokal yang selama ini menggantungkan hidup dari usaha ini,”tukasnya.
Kalau semua diberangus tanpa ada jalan keluar, kata Zaini maka rakyat kecil mau makan apa. Sementara kita tahu Langkah kongkrit penindakan yang dilakukan oleh Beacukai dan Polri selama ini telah menyita dan membakar jutaan Batang Rokok ilegal.
Ia menambahkan, semestinya seorang wakil rakyat seperti Nur Faizin berpihak pada masyarakat bawah, bukan sekadar mengulang narasi negara soal kerugian cukai.
Menurutnya, masalah rokok ilegal harus dilihat lebih komprehensif, termasuk dampak sosial dan ekonomi pada pekerja sektor informal.
“Kalau memang serius, jangan hanya bicara pemberantasan Rokok ilegal Coba pikirkan jalan keluarnya yang solutif, misalnya program alih profesi, pemberdayaan dan pembinaan atau kemudahan izin usaha kecil agar menjadi Legal.
“Jangan sampai rakyat kecil yang di jadikan Korban Sementara ciut pada koruptor perampok uang Rakyat”Bukankan Mahal nya pita cukai itu yang selalu Naik di setiap thn nya menimbulkan pengusaha kecil menjadi tidak berdaya sehingga produksi yang ilegal,” Lanjut Zaini wer wer.
Ia juga menyampaikan wacana pemberantasan rokok ilegal masih menuai perdebatan di Madura. Di satu sisi ada kepentingan negara untuk menekan kebocoran fiskal.
“Namun di sisi lain ada ribuan masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari industri rokok skala UMKM atau rumahan,”katanya.
Apalagi Para Petani hari ini, kata Zaini mengalami musibah karena cuaca yang tidak bersahabat sehingga petani tembakau khusus di Madura terancam gagal panen,
“Mestinya anggota dewan itu harus lebih peka pada penderitaan masyarakatnya bukan malah sok tegas tapi mau menindas rakyat nya sendiri,”katanya.
Selanjutnya, menyampaikan buruh linting, tukang bungkus, hingga pedagang kecil menggantungkan hidup dari usaha ini.
Zaini wer – wer, juga menekankan bahwa kebijakan kenaikan tarif bea cukai yang ugal-ugalan setiap tahun telah mematikan ruang gerak pengusaha kecil.
“Setiap tahunnya cukai naik tanpa mempertimbangkan kondisi UMKM. Kami bukan tidak mau mematuhi aturan, tapi kalau tarifnya terlalu tinggi, bagaimana mungkin pengusaha kecil bisa bertahan? Pemerintah seharusnya hadir dengan kebijakan yang realistis, bukan sekedar bisa menekan dan membinasakan,” ujarnya.
Aktivis terkenal di Pamekasan tersebut menyebutkan keberpihakan kepada UMKM rokok bukan berarti menolak aturan. Justru, kata dia, pengusaha kecil memerlukan pendampingan dan kebijakan transisi agar bisa masuk jalur hukum.
“Kami siap mengikuti aturan, asal ada skema yang jelas dan berpihak. Jangan langsung memukul rata. Kalau yang besar diberi kemudahan, sementara yang kecil ditindas, itu disebut ketidakadilan,” urainya.
Mantan aktivis GMNI Pamekasan tersebut mengingatkan kepada wakil rakyat Khususnya Nur Faizin yang ada di DPRD Jawa Timur, agar tidak hanya menjadi corong kepentingan pabrikan besar. Ia menegaskan bahwa suara rakyat kecil akan menentukan sikap politiknya ke depan.
“Kalau sikapnya seperti itu, jangan segera membuka mata, jangan salahkan rakyat kecil bila suatu saat nanti jangan lagi menitipkan amanah suaranya kepada mereka. Karena bagi kami, wakil rakyat sejati adalah yang melindungi, bukan yang mengorbankan,” tegas Zaini.
