OPINI-Indonesia saat ini berdiri di ambang transformasi sejarah dalam sektor energi. Dengan komitmen untuk menghentikan pembangunan PLTU batu bara baru dan mempercepat transisi menuju energi bersih, pemerintah mencoba menyalakan harapan baru di tengah krisis iklim global yang kian genting. Namun, memadamkan asap yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi nasional bukanlah perkara mudah. Ini adalah pertarungan antara keberanian melangkah ke masa depan dan kenyamanan atas status quo.
Batu bara selama ini menjadi sumber energi termurah dan termudah diakses. Sekitar 60% listrik Indonesia masih berasal dari pembangkit berbasis batu bara. Ia menjadi denyut nadi industrialisasi, menggerakkan ekonomi daerah, dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun harga yang dibayar sangat mahal: kualitas udara menurun drastis, krisis kesehatan meningkat, dan yang paling parah, kontribusinya terhadap emisi karbon Indonesia mencapai lebih dari 35% dari total emisi gas rumah kaca nasional.
Ketika Indonesia menyatakan komitmennya menuju Net Zero Emission pada 2060 (atau lebih cepat), publik berhak mengajukan pertanyaan kritis: sejauh mana peta jalan transisi ini realistis? Bagaimana nasib jutaan orang yang hidup dari rantai pasok batu bara, dari penambang hingga pekerja pelabuhan? Adakah skema transisi yang menjamin keadilan ekologis sekaligus keadilan sosial?
Sebagai negara berkembang dengan kebutuhan energi yang terus meningkat, dilema transisi energi kita sangat kompleks. Jika terlalu cepat, kita berisiko kehilangan stabilitas ekonomi. Jika terlalu lambat, kita bisa kehilangan kepercayaan dunia dan merusak masa depan generasi mendatang. Di sinilah pentingnya pendekatan just energy transition, transisi yang adil, inklusif, dan berpihak pada rakyat kecil.
Pendekatan tersebut mensyaratkan bahwa perubahan arah pembangunan energi tidak boleh hanya diputuskan di ruang-ruang teknokratik dan investor, tetapi harus melibatkan suara dari komunitas terdampak. Pekerja tambang batu bara, warga yang tinggal di sekitar PLTU, dan masyarakat adat yang hidup di wilayah konsesi tambang harus diikutsertakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Mereka bukan objek, tetapi subjek dari perubahan.
Langkah awal bisa dimulai dengan mendesain skema retraining dan penyerapan tenaga kerja hijau. Studi dari IESR (Institute for Essential Services Reform) menunjukkan bahwa pengembangan energi surya, angin, dan bioenergi di Indonesia memiliki potensi menyerap lebih dari 400.000 tenaga kerja baru dalam dua dekade ke depan. Namun potensi ini hanya bisa tercapai jika ada kemauan politik yang kuat, regulasi yang jelas, dan insentif yang konkret bagi investor hijau.
Selain itu, kunci transisi energi juga terletak pada perbaikan tata kelola. Industri energi bersih jangan sampai menjadi ladang baru bagi praktik rente dan oligarki energi. Transparansi dalam tender, audit proyek energi terbarukan, serta keterbukaan data emisi harus menjadi bagian dari reformasi struktural. Tanpa itu, transisi hanya akan mengganti pelaku, bukan sistem. Kita tidak sedang butuh kosmetik hijau, tetapi transformasi menyeluruh yang berpijak pada akuntabilitas dan keadilan.
Kita pun perlu mengakui adanya resistensi dari elite ekonomi dan politik yang selama ini menikmati keuntungan besar dari batu bara. Mereka akan menggunakan berbagai narasi: bahwa energi terbarukan belum siap, terlalu mahal, atau tidak stabil. Narasi-narasi ini sering kali mengaburkan fakta bahwa dunia sudah berubah. Teknologi baterai dan penyimpanan energi berkembang pesat. Harga panel surya turun lebih dari 80% dalam satu dekade terakhir. Negara-negara seperti Vietnam, Chile, bahkan Ethiopia sudah menunjukkan bahwa energi bersih bukan utopia, tapi pilihan yang rasional dan strategis.
Indonesia tidak kekurangan sumber daya. Matahari bersinar sepanjang tahun, angin bertiup di kepulauan timur, dan biomassa melimpah di pedesaan. Yang kita butuhkan adalah arah dan tekad. Kita perlu visi jangka panjang yang tak goyah oleh kepentingan lima tahunan. Kita perlu pemimpin yang berani mengatakan: masa depan Indonesia bukan di tambang, tapi di inovasi, teknologi, dan keberlanjutan.
Masyarakat pun punya peran penting. Kita bisa mulai dari hal kecil: menghemat listrik, mendukung produk berenergi bersih, mendorong komunitas-komunitas lokal untuk memasang PLTS atap. Gerakan ini harus menyebar sebagai budaya baru: budaya yang tidak lagi memuja kemudahan yang murah, tapi menghargai pilihan yang berkelanjutan.
Memadamkan asap dari batu bara bukan berarti memadamkan cahaya pembangunan. Justru sebaliknya, kita sedang menyalakan obor peradaban baru yang lebih adil bagi bumi dan manusia. Transisi ini adalah panggilan sejarah, bukan hanya untuk pemerintah atau swasta, tetapi untuk seluruh bangsa.
Harapan itu nyata, jika kita mau menyingsingkan lengan baju dan bekerja bersama. Karena pada akhirnya, yang kita perjuangkan bukan hanya soal listrik atau energi, tapi tentang kehidupan itu sendiri: tentang anak-anak yang bisa tumbuh tanpa sesak napas, tentang sungai yang tidak hitam oleh limbah tambang, dan tentang langit Indonesia yang biru kembali.
________
Penulis T.H. Hari Sucahyo, Penggagas Forum Studi Kebijakan Sumber Daya Alam
Tulisan opini ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak termasuk tanggung jawab redaksi Koran Times.
Rubrik opini di koran Times terbuka untuk umum. Panjang tulisan maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata.
Harap sertakan riwayat hidup singkat, foto diri, dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
Kirimkan tulisan ke email: timeskoran@gmail.com.
Redaksi berhak untuk tidak menayangkan opini yang dikirimkan.
