PAMEKASAN, KORAN TIMES– Mathur Husyairi Anggota Komisi E DPRD Jatim menyebut Pemprov Jatim tak punya data valid terkait angka kemiskinan.
Hal itu disampaikan dalam acara sosialisasi hukum dan pemerintahan dengan tema “Peran NGO Dalam Pemberantasan Korupsi di Madura” yang digelar di Hotel Berlian Pamekasan. Minggu (5/5/2024).
“Kelemahan Pemprov Jatim yakni tak memiliki data sendiri terkait kemiskinan yang selalu diperbaharui dari tahun ke tahun,”kata politisi PBB itu.
Data yang tidak akurat masalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data KPM penerima bantuan sosial pemerintah di Jawa Timur.
Permasalahan selanjutnya, kata Mathur Husyairi terkait beberapa permasalahan penerima bantuan sosial,misalnya terkait data by name by address yang masih banyak ketimpangan ditingkat pengelola data siks di desa/, kelurahan..
Menurut Mathur Husyairi tampak jelas di kepemimpinan khofifah Indar Parawansa sewaktu menjabat sebagai gubernur Jawa Timur.
“Saya berani katakan khofifah gagal, sebab angka kemiskinan di Jawa Timur tidak diupayakan punya data base yang valid, itu jadi salah satu kelemahan Jawa Timur, “katanya.
Selain itu, kata dia, Pemprov Jatim tidak bisa hanya mengandalkan data BPS. Pemprov harus memiliki data sendiri terkait kemiskinan by name by adress.
“Pemprov harus memiliki acuan, mana yang rumah tangga dan yang miskin, sudah di bantu atau difasilitasi, mana yang sudah keluar dari kemiskinan atau sebaliknya yang turun status kesejahteraannya,”tandasnya.
Seperti dikutip di BPS Pulau Madura pada tahun 2023 menjadi salah satu penyumbang kemiskinan di Jatim.
Rinciannya, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sampang sebanyak 221.710 jiwa (21,76%), Kabupaten Bangkalan 196.660 jiwa (19,35%), Kabupaten Sumenep 206.100 jiwa (18,70%) dan Kabupaten Pamekasan 126.430 jiwa (13,85%).
Pewarta:Syafi’i
Editor :Hasbullah
