OPINI-Bencana di Sumatera kembali membuat Indonesia tersentak. Di tengah hiruk pikuk politik nasional dan dinamika kawasan yang terus berubah, tragedi alam ini mengingatkan kita pada kenyataan paling mendasar: Indonesia adalah negara rawan risiko, bahwa setiap guncangan, baik gempa, banjir, maupun longsor, bukan hanya soal musibah lokal, tetapi juga soal kapasitas negara di mata dunia. Ketika dunia melihat Sumatera dalam krisis, mereka tidak hanya melihat korban dan kerusakan, tetapi mereka melihat bagaimana Indonesia, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, merespons.
Gambaran ini mungkin tampak sederhana, tetapi di baliknya tersimpan pertanyaan yang lebih besar: seberapa siap Indonesia memimpin kawasan ketika dirinya sendiri tengah diuji oleh bencana?
Ujian Kapasitas Negara
Umumnya, ketika bencana menghantam, publik melihat pada hal-hal konkret seperti kecepatan tim SAR, koordinasi antarlembaga, dan hal lainnya yang berfokus pada peran pemerintah mengatasi bencana. Sayangnya, persoalan mengenai bagaimana komitmen mitigasi dan dampaknya pada partisipasi Indonesia dalam forum internasional jarang dikaji.
Media sosial dipenuhi rekaman warga yang menunggu bantuan, relawan yang bergerak seadanya, dan laporan lapangan yang bercampur antara ketegangan dan harapan. Semua ini disadari atau tidak menjadi representasi kapasitas negara.
Dalam konteks kawasan, respons bencana juga dibaca oleh negara tetangga. Ketika Indonesia menunjukkan integrasi yang kuat dan kemampuan yang profesional, legitimasi regionalnya menguat. Namun ketika respons terlihat lambat atau terfragmentasi, persepsi itu ikut goyah.
Ujian Integrasi Kawasan
Kita tahu bencana di Sumatera tidak pernah terisolasi. Kabut asap melintasi negara, jalur logistik terganggu, aliran perdagangan terganggu, dan migrasi sementara bisa terjadi kapan saja. Semua ini menjadikan bencana sebagai isu transnasional.
ASEAN sebenarnya memiliki mekanisme seperti “AHA Centre”, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kepemimpinan negara anggota utama, dan Indonesia berada di posisi itu.
Di sinilah ujian muncul: Apakah Indonesia bergerak cepat mengaktifkan koordinasi regional, atau hanya fokus pada penanganan domestik?
Dalam banyak kasus, keengganan untuk mengajak negara lain terlibat sejak awal sering dipandang sebagai bentuk nasionalisme yang tidak produktif. Dunia melihatnya sebagai tanda bahwa Indonesia belum sepenuhnya menjadikan bencana sebagai isu diplomasi, padahal justru di sinilah fondasi kepemimpinan kawasan dibangun.
Ujian Solidaritas dan Diplomasi Kemanusiaan
Ada saat-saat ketika negara diuji bukan dalam kekuatannya, tetapi dalam kerendahan hati. Salah satunya ketika menerima bantuan. Negara besar kadang merasa canggung ketika tawaran datang dari tetangga kecil. Namun bencana bukan soal gengsi. Menerima bantuan internasional secara transparan, mengoordinasikan distribusi bantuan tanpa birokrasi berlebihan, dan membuka data kepada publik bukan tanda kelemahan, tetapi profesionalitas.
Bagi Indonesia, kesempatan untuk mempraktikkan humanitarian diplomacy justru hadir di saat-saat seperti ini. Jika proses berjalan rapi, Indonesia akan dipandang sebagai negara yang mampu mengelola krisis sekaligus menjaga keterbukaan. Namun jika tidak, narasi diplomasi kemanusiaan hanya menjadi slogan yang menggantung tanpa pembuktian.
Bencana alam Risiko negara Modern
Pemikiran Ulrich Beck dalam Risk Society (1992) memberi kita cara pandang yang lebih dalam untuk membaca peristiwa ini. Beck berargumen bahwa masyarakat modern tidak lagi diatur oleh distribusi kekayaan, tetapi oleh distribusi risiko. Risiko, terutama risiko ekologis dan bencana alam, tidak mengenal batas, tidak bisa dikendalikan dengan mudah, dan menjadi ukuran baru kapasitas negara. Dalam sudut pandang ini, bencana bukan sekadar musibah, tetapi “tes stres modernitas” yang mengungkap kesiapan negara menghadapi ancaman era baru.
Menurut Beck, negara modern sering terjebak dalam “ilusi kontrol”, merasa siap menghadapi bencana, tetapi justru terpukul saat ancaman nyata datang. Bencana di Sumatera, dengan segala kompleksitas koordinasi dan responsnya, persis menunjukkan hal yang digambarkan Beck: risiko global menuntut negara untuk bergerak cepat, transparan, dan terkoordinasi. Jika tidak, legitimasi negara akan rapuh di mata publik domestik maupun internasional.
Apakah Kita Sudah Siap Memimpin?
Bencana Sumatera membawa kita pada pertanyaan reflektif: sudahkah Indonesia siap memimpin kawasan dalam era risiko? Retorika politik luar negeri seperti “poros maritim dunia”, “Indo-Pasifik”, atau “keamanan manusia” sering terdengar megah dan keren. Namun bencana memperlihatkan realitas lain, bahwa fondasi dasar tata kelola risiko masih membutuhkan penguatan.
Bencana di Sumatera bukan sekadar tragedi kemanusiaan. Ia adalah panggung diplomasi, ajang penguatan kapasitas, dan ujian legitimasi. Jika Indonesia mampu merespons dengan cepat, transparan, dan terkoordinasi, posisi kepemimpinan regional akan semakin kokoh. Namun jika tidak, kawasan akan kembali mempertanyakan apakah Indonesia benar-benar siap memimpin di era risiko yang kian kompleks.
Penulis Moh. Iqbal Bulgini, Mahasiswa S3 Ilmu Sosial, FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya. Dosen di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember.
Tulisan opini ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak termasuk tanggung jawab redaksi Koran Times.
Rubrik opini di koran Times terbuka untuk umum. Panjang tulisan maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata.
Harap sertakan riwayat hidup singkat, foto diri, dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
Kirimkan tulisan ke email: timeskoran@gmail.com
Redaksi berhak untuk tidak menayangkan opini yang dikirimkan.
