Yogyakarta,korantimes.com— Gelombang aksi mahasiswa kembali mengguncang Kota Pelajar. Pengurus Cabang PC PMII DIY menggelar Aksi Reformasi Jilid II di depan kantor DPRD DIY, Kamis (21/5), dengan membawa sepuluh tuntutan nasional yang dinilai mendesak untuk segera ditindaklanjuti.
Aksi yang diikuti ratusan kader PMII dan mahasiswa dari berbagai kampus di DIY tersebut berlangsung panas sejak siang hari. Massa aksi secara bergantian menyampaikan orasi keras terkait krisis demokrasi, penegakan HAM, hingga reformasi institusi negara yang dinilai mengalami kemunduran.
Situasi memanas ketika massa menuntut agar pimpinan DPRD DIY turun langsung menemui demonstran. Setelah sempat terjadi ketegangan dan negosiasi dengan aparat keamanan, massa aksi akhirnya berhasil masuk ke area kantor DPRD DIY untuk melakukan audiensi secara langsung dengan perwakilan dewan.
Koor Biro Advokasi dan Jaringan, M. Abrori Riki Wahyudi sekaligus gerakan ini menegaskan bahwa tuntutan tersebut lahir dari keresahan masyarakat terhadap kondisi demokrasi dan arah kebijakan negara saat ini.
“Mahasiswa tidak boleh diam melihat berbagai persoalan bangsa. Reformasi belum selesai, dan hari ini kami datang untuk mengingatkan bahwa kekuasaan harus tetap berpihak kepada rakyat,”ungkap M. Abrori Riki Wahyudi, dalam orasinya.
Audiensi berlangsung cukup alot, namun akhirnya menghasilkan kesepakatan antara massa aksi dan DPRD DIY. Pihak DPRD DIY menyatakan siap membahas seluruh tuntutan yang diajukan dalam waktu 7×24 jam melalui mekanisme kelembagaan yang ada.
Kesepakatan tersebut disambut sorak massa aksi yang sejak awal menuntut adanya sikap resmi dari DPRD DIY. PC PMII DIY menegaskan akan terus mengawal hasil audiensi dan tidak segan menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan tersebut diabaikan.
“Aksi ini bukan akhir. Ini adalah peringatan bahwa mahasiswa akan terus menjadi penjaga demokrasi dan suara rakyat,” ujarnya.
Dalam aksi berlangsung tersebut, PC PMII DIY menyampaikan sepuluh tuntutan utama, diantaranya;
1. Usut tuntas pelanggar ham berat
2. Hentikan proyek strategis nasional
3. Revisi RUU TNI dan tarik militer ke barak
4. Wujudkan reformasi birokrasi institusi
5. Turunkan gubernur BI
6. Mendesak DPR menjalankan fungsi secara independen
7. Mendesak reformasi total partai politik
8. Cabut status pahlawan suharto
9. Percepat rancangan undang” masyarakat adat
10. Copot kapolri
