OPINI, KORAN TIMES – Judi online telah menjadi ancaman besar bagi masyarakat Indonesia, dengan lebih dari 4 juta orang terlibat, termasuk anak-anak. Data terbaru dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa transaksi judi online sepanjang tahun 2023 mencapai Rp 327 triliun. Dalam konteks ini, pemerintah dan masyarakat harus bersatu untuk mencegah dampak buruk yang ditimbulkan oleh fenomena ini.
Meningkatnya Angka Pemain Judi Online di Indonesia
Menurut data PPATK, jumlah pemain judi online di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Pemain judi online tidak hanya berasal dari kalangan dewasa, tetapi juga anak-anak.
80.000 pemain berusia di bawah 10 tahun (2%)
440.000 pemain berusia 10-20 tahun (11%).
520.000 pemain berusia 21-30 tahun (13%).
1.640.000 pemain berusia 31-50 tahun (40%).
1.350.000 pemain berusia di atas 50 tahun (34%).
Dengan angka yang begitu tinggi, terutama di kalangan usia muda, judi online menjadi masalah besar yang tidak bisa diabaikan.
Dampak Negatif Judi Online
Judi online membawa dampak buruk yang menyentuh berbagai aspek kehidupan:
Individu: Kehilangan finansial, kecanduan, dan gangguan psikologis.
Masyarakat: Meningkatnya angka kriminalitas, penurunan kualitas hidup, dan hilangnya produktivitas.
Negara: Kerugian ekonomi yang sangat besar, kerusakan sosial, dan masalah hukum yang melibatkan banyak pihak.
Solusi untuk Pemberantasan Judi Online
Untuk mengatasi ancaman serius yang ditimbulkan oleh judi online, dibutuhkan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Pemerintah, masyarakat, sektor swasta, serta pihak internasional perlu bersatu dalam memberantas fenomena ini. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah judi online:
1. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum
Peraturan yang Tegas dan Komprehensif:
Pemerintah Indonesia perlu segera merancang dan menyusun peraturan yang lebih ketat terkait dengan judi online. Undang-undang yang mengatur aspek hukum dan sanksi bagi penyelenggara serta pemain judi online harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan dinamika baru yang muncul dalam dunia digital. Penyusunan undang-undang ini perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk ahli hukum dan perwakilan masyarakat, untuk menciptakan regulasi yang tepat sasaran.
Sanksi yang Efektif:
Peran penegakan hukum sangat penting dalam membasmi judi online. Pelaku judi online, baik yang terlibat dalam penyelenggaraan maupun partisipasi dalam perjudian tersebut, harus diberikan sanksi yang berat. Sanksi dapat berupa denda yang besar atau hukuman penjara, yang diharapkan memberikan efek jera dan mencegah penyelenggaraan judi online di masa depan.
Pemblokiran dan Penutupan Situs Judi:
Salah satu langkah yang paling langsung untuk menanggulangi judi online adalah dengan memblokir situs-situs perjudian ilegal yang ada di internet. Pemerintah perlu berkoordinasi dengan penyedia layanan internet dan platform digital untuk memblokir akses ke situs judi online secara efektif. Langkah ini harus dilakukan secara masif dan terus-menerus, mengingat situs-situs judi online dapat dengan mudah beroperasi menggunakan berbagai domain dan server.
2. Edukasi dan Literasi Digital
Peningkatan Literasi Digital bagi Semua Kalangan:
Edukasi tentang bahaya judi online harus diperkenalkan kepada masyarakat luas, dengan penekanan pada usia muda yang rentan terjerumus. Penyuluhan melalui berbagai saluran, seperti media sosial, kampanye publik, dan seminar di sekolah-sekolah atau universitas, dapat meningkatkan kesadaran mengenai dampak buruk perjudian online. Program ini perlu diperluas dan diperkuat oleh berbagai pihak, termasuk kementerian pendidikan, kementerian komunikasi dan informatika, serta organisasi masyarakat sipil.
Pendidikan Sejak Dini:
Pendidikan di sekolah harus memperkenalkan nilai-nilai moral dan etika yang menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak serta dampak negatif dari kecanduan judi. Ini akan membantu membentuk karakter anak-anak dan remaja agar lebih waspada terhadap potensi jebakan judi online. Program pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada literasi digital dapat membantu siswa untuk memahami risiko dan menghindari kegiatan yang berhubungan dengan judi online.
Pemberdayaan Orang Tua dan Keluarga:
Selain edukasi formal, keluarga memiliki peran penting dalam pencegahan judi online. Orang tua harus diberikan pelatihan untuk mengenali tanda-tanda ketergantungan pada judi pada anak-anak atau anggota keluarga lainnya. Komunikasi terbuka antara orang tua dan anak menjadi kunci untuk mencegah keterlibatan dalam kegiatan judi daring.
3. Peningkatan Peran Keluarga dan Masyarakat
Keluarga yang Peduli dan Terlibat:
Keluarga harus berperan aktif dalam menjaga agar anggota keluarga tidak terlibat dalam judi online. Melalui pengawasan yang baik dan komunikasi yang terbuka, keluarga dapat mencegah anak atau anggota keluarga lainnya untuk mengakses situs judi daring. Selain itu, keluarga dapat membimbing individu untuk mencari alternatif aktivitas yang positif dan mengalihkan perhatian mereka dari perjudian.
Peran Aktif Masyarakat dalam Membentuk Lingkungan yang Sehat:
Masyarakat harus berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemberantasan judi online. Gerakan komunitas yang mengedukasi masyarakat tentang bahaya judi online dapat menjadi salah satu langkah efektif. Organisasi masyarakat juga bisa bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga swasta untuk meningkatkan kesadaran dan menciptakan ruang bagi korban judi untuk pulih dan menghindari kembali ke dunia perjudian daring.
4. Kerjasama Internasional untuk Memberantas Judi Online
Kolaborasi Antar Negara:
Judi online tidak mengenal batas negara, sehingga diperlukan kerjasama internasional untuk menanggulanginya. Negara-negara di seluruh dunia perlu bekerja sama dalam mengidentifikasi pelaku judi online dan memblokir situs-situs yang terlibat dalam aktivitas ilegal ini. Indonesia, sebagai negara yang menghadapi ancaman serius dari judi online, harus berkolaborasi dengan negara-negara lain untuk berbagi informasi, data, dan teknik pemblokiran situs judi daring.
Pertukaran Informasi untuk Penegakan Hukum Global:
Pertukaran informasi antara negara dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait judi online. Pemerintah Indonesia dapat bekerja sama dengan lembaga internasional, seperti Interpol dan organisasi antariksa lainnya, untuk memantau dan mengidentifikasi aktivitas judi daring yang melibatkan pelaku internasional. Hal ini dapat membantu mencegah penyebaran judi online lintas negara dan melindungi masyarakat Indonesia dari dampak buruknya.
5. Penyediaan Fasilitas Pemulihan untuk Korban Judi Online
Pusat Rehabilitasi dan Konseling untuk Pecandu Judi Online:
Korban kecanduan judi online membutuhkan akses ke fasilitas pemulihan yang profesional. Pemerintah dan lembaga non-pemerintah harus menyediakan pusat rehabilitasi yang menawarkan layanan konseling untuk membantu korban mengatasi kecanduan judi. Layanan pemulihan ini dapat berupa terapi psikologis, dukungan kelompok, dan program pemberdayaan ekonomi untuk membantu korban kembali ke kehidupan normal.
Pemberdayaan Ekonomi untuk Korban:
Pemerintah juga perlu menyediakan program pemberdayaan ekonomi bagi mereka yang terjerat judi online. Program pelatihan keterampilan, modal usaha kecil, dan program pekerjaan bagi korban judi dapat membantu mereka membangun kehidupan baru yang lebih produktif dan jauh dari aktivitas perjudian.
Aksi Bersama untuk Masa Depan yang Lebih Baik
Fenomena judi online yang semakin meluas di Indonesia memerlukan tindakan nyata dari semua pihak. Hanya dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga, kita dapat melindungi generasi mendatang dari bahaya yang ditimbulkan oleh judi online. Kini saatnya kita bersama-sama bergerak untuk menciptakan Indonesia yang lebih aman dan sejahtera tanpa judi online.
***
Opini Ditulis oleh AKP Yonals Nata Putera, S.H., Kanit 2 subdit 2 fismondev Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah
