PAMEKASAN, korantimes.com– Dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah, pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga penyimpangan program revitalisasi pendidikan mengguncang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pamekasan.

Persoalan itu mencuat dalam aksi demonstrasi yang digelar di depan Kantor Disdikbud Pamekasan, Kamis (19/11/2026) siang.

Massa mendesak aparat penegak hukum (APH) turun tangan mengusut berbagai dugaan penyimpangan di lingkungan Disdikbud.

Koordinator aksi, Samsul Arifin yang akrab disapa Gerad, mengungkapkan ada tiga persoalan utama yang menjadi sorotan. Yakni dugaan jual beli jabatan kepala sekolah, dugaan pemotongan dana BOS, serta pelaksanaan program revitalisasi pendidikan tahun 2026.

Terkait dugaan jual beli jabatan, Gerad menyoroti banyaknya posisi kepala sekolah yang masih dijabat pelaksana tugas (Plt). Kondisi itu, menurutnya, memunculkan tanda tanya besar.

Terlebih, muncul dugaan adanya permintaan uang hingga Rp10 juta untuk bisa menduduki jabatan kepala sekolah.

“Ini menjadi persoalan serius yang harus ditelusuri. Kami menduga ada praktik transaksional dalam pengisian jabatan kepala sekolah,” ungkap Gerad dalam orasinya.

Selain itu, massa juga menyoroti dugaan pemotongan dana BOS yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.

Sorotan berikutnya tertuju pada program revitalisasi pendidikan tahun 2026. Gerad menduga terdapat penyalahgunaan dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk adanya pekerjaan yang dipihakketigakan.

Menurutnya, praktik itu patut dipertanyakan karena dinilai tidak sejalan dengan ketentuan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025.

READ  Semarak Bulan Bahasa, MGMP Bahasa Indonesia Pamekasan Gelar SERASI dan Luncurkan Buku Puisi Guru

Bahkan, ia menuding Disdikbud Pamekasan justru berperan sebagai makelar dalam pelaksanaan program revitalisasi tersebut.

Sementara itu, Kepala Disdikbud Pamekasan, Basri, tidak menemui massa aksi saat demonstrasi berlangsung.

Merasa belum mendapatkan respons, Gerad memastikan pihaknya akan kembali menggelar aksi lanjutan pada Jumat (20/11/2026) di Kantor Bupati Pamekasan.

Dalam aksi tersebut, massa berencana mendesak Bupati Pamekasan agar segera mengevaluasi dan mencopot Basri dari jabatannya sebagai Kepala Disdikbud.

Mereka menilai berbagai persoalan yang disuarakan itu harus segera mendapatkan perhatian serius demi menjaga transparansi dan tata kelola pendidikan yang bersih di Kabupaten Pamekasan.