JAKARTA,korantimes.com – Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menuntaskan penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah APBD Jawa Timur periode 2019–2024. Desakan tersebut disampaikan menyusul masih adanya 11 tersangka dalam tiga klaster perkara yang dinilai belum menjalani proses persidangan.
Desakan itu disampaikan Jaka Jatim dalam aksi di depan Gedung KPK RI, Jakarta, Rabu (19/11/2026). Mereka meminta lembaga antirasuah tidak berlarut-larut dalam menuntaskan perkara yang bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Sahat Tua Simanjuntak pada 14 Desember 2022.
Koordinator Lapangan Jaka Jatim, Musfiq, mengatakan penanganan perkara dana hibah APBD Jawa Timur harus dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, seluruh pihak yang diduga terlibat, baik dari kalangan legislatif maupun eksekutif Pemerintah Provinsi Jawa Timur, harus diproses sesuai ketentuan hukum.
Ia menilai, dari sejumlah tersangka yang telah ditetapkan KPK, masih terdapat pihak-pihak yang belum mendapatkan kepastian penyelesaian perkara.
Berdasarkan catatan Jaka Jatim, dari tiga klaster perkara yang menjadi perhatian mereka, masih terdapat 11 tersangka yang belum diadili. Rinciannya, satu tersangka dalam klaster Kusnadi, tujuh tersangka dalam klaster Anwar Sadad, serta tiga tersangka dalam klaster Achmad Iskandar.
Sorotan paling tajam diarahkan pada klaster Anwar Sadad. Jaka Jatim menyebut, sejauh ini baru empat orang yang menjalani persidangan, sementara tujuh tersangka lainnya belum diproses hingga tahap persidangan.
Musfiq menilai penanganan perkara tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda terhadap para tersangka.
“Empat terdakwa dalam klaster Anwar Sadad sudah menjalani proses persidangan, bahkan mendekati putusan. Namun, tujuh tersangka lainnya belum disidangkan. Kami meminta KPK memberikan kepastian hukum dan menuntaskan seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka,” tegas Musfiq.
Jaka Jatim juga menyoroti posisi Anwar Sadad yang disebut masih berstatus sebagai anggota DPR RI Fraksi Gerindra. Sementara Achmad Iskandar merupakan anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Demokrat.
Menurut Musfiq, status tersebut menjadi salah satu alasan KPK perlu segera memberikan kepastian hukum terhadap keduanya. Ia menilai, penanganan perkara korupsi harus dilakukan secara profesional, objektif, dan tanpa tebang pilih.
Selain mendesak penyelesaian tiga klaster perkara, Jaka Jatim juga meminta KPK membuka penyelidikan baru terhadap dugaan keterlibatan sejumlah pihak di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Mereka merujuk pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) almarhum Kusnadi yang disebut dibuka KPK dalam persidangan pada Februari 2026. Dalam keterangan tersebut, Jaka Jatim menyoroti dugaan pembagian jatah atau ijon hibah pokok pikiran (pokir) kepada sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Jawa Timur.
Berdasarkan catatan yang disampaikan Jaka Jatim, pembagian tersebut diduga melibatkan gubernur dan wakil gubernur sebesar 30 persen, sekretaris daerah 5–10 persen, kepala Bappeda 3–5 persen, kepala BPKAD 3–5 persen, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) sebesar 3–5 persen.
Jaka Jatim meminta KPK mendalami informasi tersebut untuk memastikan kebenaran dugaan keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara dana hibah APBD Jawa Timur.
Tak hanya itu, mereka juga menyinggung fakta persidangan mengenai 11 aspirator yang disebut tidak diketahui pemiliknya dalam penganggaran dana hibah APBD Jawa Timur tahun anggaran 2020–2021.
Menurut Jaka Jatim, anggaran yang berkaitan dengan 11 aspirator tersebut mencapai Rp2,4 triliun. Mereka mempertanyakan siapa pihak yang sebenarnya mengusulkan dan menikmati anggaran tersebut.
Musfiq meminta KPK membuka kembali penelusuran terhadap anggaran tersebut, termasuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengusulan hingga pencairannya.
Dalam aksinya, Jaka Jatim menyampaikan enam tuntutan kepada KPK. Pertama, segera memproses tujuh tersangka dalam klaster Anwar Sadad, termasuk Anwar Sadad yang disebut telah berstatus tersangka selama sekitar 2,4 tahun.
Kedua, menangkap dan mengadili tiga tersangka dalam klaster Achmad Iskandar. Ketiga, meminta Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK mempercepat proses hukum seluruh tersangka, sekaligus menuntaskan dugaan keterlibatan pihak lain di lingkungan Pemprov Jawa Timur.
Keempat, memberikan kepastian apakah 11 tersangka yang belum diadili dalam tiga klaster tersebut dapat dituntaskan sepanjang 2026. Kelima, menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk mendalami dugaan keterlibatan pihak di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk gubernur.
Keenam, Jaka Jatim menyatakan akan terus mengawal penanganan kasus dana hibah APBD Jawa Timur hingga tuntas. Mereka menyebut dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai kurang lebih Rp7 triliun selama periode 2019–2024.
“Kami akan terus mengawal kasus dana hibah APBD Jawa Timur sampai tuntas. KPK harus berani mengusut seluruh pihak yang terlibat, termasuk apabila ditemukan keterlibatan pejabat di lingkungan eksekutif. Jangan sampai penegakan hukum berhenti hanya pada sebagian pihak,” pungkas Musfiq. (\*)
Caption Foto: Perwakilan Jaka Jatim menyampaikan tuntutan terkait penuntasan kasus dana hibah APBD Jawa Timur di depan Gedung KPK RI, Jakarta, Rabu (19/11/2026).
