KENDARI,korantimes.com – Penanganan laporan dugaan pencabulan terhadap seorang anak di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), kembali menjadi perhatian. Keluarga korban kini menunjuk tim hukum dari ARS Law Firm untuk mengawal perkara yang diduga melibatkan seorang oknum kepala desa yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan korban.

Langkah hukum tersebut diambil di tengah kondisi korban yang menurut kuasa hukumnya masih mengalami trauma. Keluarga pun berharap proses penanganan perkara oleh Polda Sultra berjalan jelas dan memberikan kepastian hukum.

Kuasa hukum keluarga korban, Andriansyah Siregar, S.H., mengatakan pihaknya menerima kuasa khusus pada Jumat (9/10/2026). Tim tersebut terdiri atas Dr. Rudy Iskandar Ichlas, S.H., M.H., M.Kn., Dr. Umar Marhum, S.STP., S.H., M.H., serta dirinya sendiri.

Kepada awak media, Sabtu (10/10/2026), Andriansyah menyampaikan bahwa timnya akan mendatangi Polda Sultra pada awal pekan depan untuk menyerahkan dokumen kuasa sekaligus meminta informasi mengenai perkembangan laporan tersebut.

Laporan yang dimaksud tercatat dengan nomor STTPL/B/268/160/IV/2026/SPKT/POLDA SULAWESI TENGGARA dan disebut telah diajukan sejak April 2026.

Korban Disebut Masih Ketakutan Saat Menceritakan Peristiwa

Di balik proses hukum yang berjalan, kondisi psikologis korban menjadi salah satu hal yang disoroti pihak kuasa hukum. Andriansyah menyebut timnya telah mendengar langsung keterangan korban yang diduga mengalami peristiwa tersebut ketika masih duduk di bangku SMP.

Menurut dia, korban masih memperlihatkan rasa takut saat menceritakan kejadian yang dialaminya. Keluarga juga disebut menghadapi tekanan sosial hingga orang tua korban memilih tidak lagi tinggal di rumahnya karena merasa malu terhadap lingkungan sekitar.

READ  Berkat CCTV, Dua Pelaku Curanmor di Pamekasan Ditangkap Polisi

“Orang tua korban karena malu saat ini memilih tidak tinggal di rumahnya lagi karena malu dengan lingkungannya. Sang anak juga khawatir kejadian ini terulang serta masih ada rasa trauma,” kata Andriansyah.

Keterangan tersebut menjadi perhatian dalam penanganan perkara, meskipun kondisi korban dan kronologi peristiwa tetap perlu ditelusuri melalui proses pemeriksaan serta pendampingan yang sesuai.

Andriansyah berharap masyarakat tidak melontarkan pernyataan yang dapat memperberat beban korban dan keluarganya. Ia juga meminta semua pihak memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja berdasarkan bukti dan keterangan yang diperoleh.

Kuasa Hukum Tanggapi Pernyataan Pihak Keluarga

Andriansyah turut menanggapi pernyataan salah satu pihak keluarga yang membantah tuduhan pencabulan serta mempertanyakan mengapa peristiwa yang disebut terjadi pada Mei 2025 baru dilaporkan pada 2026.

Ia menegaskan bahwa, berdasarkan dokumen yang diterima timnya, laporan telah disampaikan sejak April 2026. Karena itu, ia meminta persoalan waktu pelaporan tidak dibahas tanpa terlebih dahulu melihat dokumen dan kronologi yang sebenarnya.

“Kami sudah menerima berkas-berkas terkait informasi perkembangan dari aduan yang sudah dilakukan oleh orang tua korban,” ujarnya.

Perbedaan keterangan antarpihak tersebut membuat klarifikasi dari penyidik menjadi penting untuk memastikan kronologi, status penanganan laporan, serta fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hingga berita ini disusun, bantahan pihak keluarga yang disebutkan Andriansyah dan keterangan resmi kepolisian masih perlu diperoleh secara langsung untuk melengkapi pemberitaan.

Persoalan Kedaluwarsa dan Penerapan Pasal Diserahkan kepada Penyidik

Selain menyoroti perkembangan laporan, tim hukum ARS Law Firm juga menanggapi persoalan kedaluwarsa penuntutan yang dipersoalkan pihak lain.

READ  Diduga Selingkuh, Isteri Tusuk Anggota Polisi Pakai Obeng

Andriansyah berpandangan bahwa perkara tersebut perlu dinilai berdasarkan karakteristik tindak pidana yang disangkakan dan ketentuan hukum yang relevan, bukan semata-mata berdasarkan anggapan bahwa laporan telah melewati batas waktu tertentu.

Dalam keterangannya, ia merujuk sejumlah ketentuan KUHP, termasuk Pasal 136 ayat (1) huruf c mengenai kedaluwarsa kewenangan penuntutan serta Pasal 415 dan Pasal 417 terkait perbuatan cabul terhadap anak dan perbuatan tertentu yang memanfaatkan hubungan atau keadaan untuk menggerakkan anak melakukan perbuatan cabul. Namun, penentuan pasal yang tepat, unsur tindak pidana dan ketentuan kedaluwarsa yang berlaku, harus didasarkan pada fakta perkara serta verifikasi terhadap peraturan perundang-undangan. Penerapan ketentuan tersebut bukan semata-mata ditentukan oleh pendapat salah satu pihak.

“Yang perlu dipahami, ini bukan delik aduan yang masa kedaluwarsanya enam bulan sebagaimana diatur Pasal 29 KUHP. Semuanya kami serahkan kepada pihak kepolisian untuk menilai perkara ini,” jelasnya.

ARS Law Firm Siapkan Langkah Lanjutan

Rencana mendatangi Polda Sultra pada awal pekan depan menjadi langkah lanjutan tim kuasa hukum untuk memperoleh kejelasan mengenai perkembangan laporan yang diajukan keluarga korban.

Andriansyah menegaskan pihaknya tidak ingin muncul pernyataan yang membentuk opini sepihak sebelum perkara tersebut ditangani secara menyeluruh oleh aparat berwenang.

“Sekali lagi kami berharap agar tidak ada statement yang bias dalam kasus ini. Biarkan pihak kepolisian bekerja sesuai kewenangannya. Segera, kami akan bertandang ke Polda Sultra untuk mempertanyakan perkara ini,” tegasnya.