YOGYAKARTA,korantimes.com– Momentum September Hitam dimanfaatkan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menggugat akuntabilitas negara.
Aksi bertajuk “September Hitam: Menuntut Akuntabilitas Negara dan Hentikan Penindasan Rakyat” digelar di Pertigaan Revolusi, Jumat (18/9/2026).
Dalam kajian resminya, PC PMII DIY menilai negara sedang mengalami krisis akuntabilitas dan gagal melindungi hak-hak dasar warga. Pernyataan itu dilandaskan pada data Komnas HAM, BNPB, dan lembaga advokasi masyarakat sipil.
Aksi diawali orasi politik bergantian dari kader PMII DIY yang menyoroti persoalan kebangsaan, penindasan rakyat, hingga ketidakadilan hukum. Massa kemudian membacakan pernyataan sikap resmi.
Koordinator Biro Advokasi dan Jaringan PC PMII DIY, M. Abrori Riki Wahyudi, menyampaikan enam tuntutan utama kepada pemerintah:
1. Usut Tuntas Pelanggaran HAM Tanpa Tebang Pilih
Mendesak pemerintah dan Komnas HAM menuntaskan 3.003 aduan dugaan pelanggaran HAM serta 17 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara transparan dan berkeadilan.
2. Hentikan Impunitas dan Adili Aparat Pelanggar Hukum
Mendesak revisi Undang-Undang Peradilan Militer agar anggota TNI/Polri yang melakukan tindak pidana umum dan penindasan terhadap rakyat diadili terbuka di peradilan umum.
3. Copot Menteri HAM dan Evaluasi Kelembagaan
Mendesak Presiden mencopot Menteri HAM dan mengevaluasi Kementerian HAM yang dinilai boros anggaran, tumpang tindih fungsi dengan Komnas HAM, serta tidak memiliki capaian substantif.
4. Tetapkan Kasus Andrie Yunus sebagai Pelanggaran HAM Berat
Meminta Komnas HAM melakukan penyelidikan pro justitia atas penyerangan Wakil Koordinator KontraS oleh oknum prajurit BAIS TNI dan mengadilinya lewat Pengadilan HAM Ad Hoc.
5. Naikkan Anggaran Mitigasi Bencana, Jangan Dipotong
Mendesak pemerintah menghentikan pemotongan anggaran mitigasi yang turun 12,4% pada 2026 dan memprioritaskan keselamatan warga di tengah ancaman bencana geologis dan hidrometeorologis.
6. Evaluasi Total Proyek Strategis Nasional (PSN)
Meminta pemerintah menghentikan perampasan lahan dan kriminalisasi warga atas nama PSN seperti di Rempang, IKN, Poco Leok, dan Wadas, serta wajib menerapkan prinsip _Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)_.
Aksi ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan bangsa yang dipimpin Koordinator Lapangan Ach. Afandi. Seluruh rangkaian aksi berjalan tertib, lancar, dan damai.
