PAMEKASAN,korantimes.com – Ketidaksesuaian data penetapan desil dengan kondisi riil sosial ekonomi masyarakat menjadi salah satu keluhan krusial yang diserap oleh Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jawa Timur XI (Madura), Hj. Ansari.
Aspirasi tersebut mengemuka saat gelaran Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang berlangsung di Aula SMP Muhammadiyah 1 Pamekasan, Sabtu, 19 September 2026 hari ini.
Warga mengeluhkan pergeseran angka desil yang kerap tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan keluarga sebenarnya, sehingga berimbas langsung pada pemutusan atau hilangnya hak akses bantuan sosial (bansos).
Hj. Ansari menegaskan bahwa persoalan akurasi data sosial ekonomi wajib dibenahi secara serius lantaran menjadi basis rujukan tunggal penentuan alokasi berbagai program intervensi pemerintah.
“Data harus terus diperbaiki dan diverifikasi,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Ansari, Sabtu, 19 September 2026.
Menurut Ansari, pemutakhiran data tidak boleh sekadar gugur kewajiban secara administratif. Validasi di lapangan harus mencerminkan potret riil ekonomi masyarakat terkini secara objektif.
Jika taraf hidup warga tidak mengalami peningkatan tetapi peringkat desilnya mendadak naik, menurutnya hal itu wajib ditelusuri ulang. Sebaliknya, penurunan taraf ekonomi juga harus dibarengi penyesuaian data yang cepat.
“Data itu harus dinamis,” ujarnya.
Ansari membeberkan bahwa karut-marut akurasi data menjadi perhatian serius Komisi VIII DPR RI guna mencegah penyaluran bantuan sosial salah sasaran. Pihaknya mendesak agar masyarakat diberi ruang sanggah atau mekanisme pengaduan untuk memperbarui profil ekonominya.
Seluruh masukan warga Pamekasan ini dipastikan bakal dibawa Hj. Ansari ke tingkat pusat sebagai bahan evaluasi dan fungsi pengawasan terhadap kementerian mitra kerja terkait.
“Masukan ini akan kami bawa untuk bahan pengawasan,” tegasnya.
Isu ketidaksesuaian desil kini menjadi sorotan nasional karena turut berdampak pada akses bantuan pendidikan seperti PIP dan KIP Kuliah. Komisi VIII DPR RI terus mendorong optimalisasi pengerjaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) demi menjamin bantuan tepat sasaran bagi warga miskin.
