OPINI- Transformasi geopolitik abad ke-21 menandai lahirnya bentuk kekuasaan baru yang tidak lagi sepenuhnya beroperasi melalui dominasi teritorial dan kekuatan militer konvensional. Relasi kuasa global kini semakin ditentukan oleh penguasaan teknologi digital, data strategis, dan kemampuan mengelola arus informasi. Dalam lanskap ini, kedaulatan negara menghadapi tantangan multidimensional, di mana ancaman tidak selalu datang dalam bentuk konflik terbuka, melainkan melalui infiltrasi siber, manipulasi persepsi publik, serta ketergantungan struktural terhadap teknologi global.
Situasi tersebut menempatkan generasi digital sebagai aktor kunci sekaligus titik rawan dalam sistem ketahanan nasional. Generasi yang hidup dan tumbuh dalam ekosistem digital tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga medium tempat beroperasinya berbagai kepentingan geopolitik. Eskalasi kejahatan siber, pembobolan data nasional, dan distorsi informasi menunjukkan bahwa ketahanan generasi digital merupakan prasyarat strategis bagi keberlanjutan negara. Ketahanan ini tidak cukup dimaknai sebagai kecakapan teknis, melainkan harus dipahami sebagai kapasitas intelektual dan etis dalam menyikapi teknologi secara kritis.
Dalam konteks inilah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menemukan relevansi historis dan ideologisnya. Sebagai organisasi kader, HMI tidak dapat memposisikan diri sekadar sebagai penonton dalam arus perubahan global. Tradisi intelektual HMI—yang berakar pada integrasi keislaman dan keindonesiaan—menuntut lahirnya kader yang mampu membaca realitas geopolitik digital secara kritis, sekaligus mengambil peran strategis dalam membangun ketahanan generasi siber. Literasi digital, kesadaran politik, dan tanggung jawab moral harus menjadi bagian integral dari proses kaderisasi HMI di tengah kompleksitas zaman.
Lebih lanjut, dinamika geopolitik digital tersebut berimplikasi langsung pada praktik demokrasi di era 5.0. Demokrasi menghadapi tantangan serius ketika ruang publik beralih ke ranah digital yang sarat kepentingan algoritmik dan ekonomi perhatian. Partisipasi publik memang semakin luas, tetapi kualitas deliberasi kerap mengalami degradasi. Polarisasi, disinformasi, dan simplifikasi wacana politik menjadi gejala yang tidak terpisahkan dari demokrasi digital. Oleh karena itu, demokrasi era 5.0 menuntut adaptasi konseptual dan praksis yang lebih matang.
Dalam kerangka ini, HMI memiliki tanggung jawab intelektual untuk mendorong demokrasi yang substantif, bukan sekadar prosedural. Kader HMI harus mampu hadir sebagai subjek kritis yang tidak terjebak dalam euforia teknologi, tetapi juga tidak bersikap anti terhadapnya. Demokrasi harus diposisikan sebagai ruang etis yang menjamin partisipasi publik berbasis rasionalitas, keadilan, dan kemaslahatan. Peran HMI menjadi penting dalam menjaga agar teknologi tetap menjadi alat emansipasi, bukan instrumen dominasi baru.
Dengan demikian, geopolitik digital, ketahanan generasi siber, dan demokrasi era 5.0 merupakan satu kesatuan problematika yang menuntut keterlibatan aktif organisasi intelektual seperti HMI. Kegagalan membaca dan merespons ketiganya secara terintegrasi akan menghasilkan kader yang terasing dari realitas zaman. Sebaliknya, keberhasilan HMI dalam merumuskan peran strategisnya akan melahirkan generasi intelektual muslim yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan, tetapi juga mampu memberi arah bagi masa depan demokrasi dan kedaulatan bangsa.
Penulis Moeltazam,
Ketua Umum HMI Cabang Kota Bogor,
Peserta LK3 Badko HMI Jatim 2025
Tulisan opini ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak termasuk tanggung jawab redaksi Koran Times.
Rubrik opini di koran Times terbuka untuk umum. Panjang tulisan maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata.
Harap sertakan riwayat hidup singkat, foto diri, dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
Kirimkan tulisan ke email: timeskoran@gmail.com
Redaksi berhak untuk tidak menayangkan opini yang dikirimkan.
