SURABAYA-KORAN TIMES,Aktivis Demokrasi dan Aspirasi Rakyat Jawa Timur (Dear Jatim) menyoroti realisasi bantuan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) tahun 2023 di Madura. Rabu (15/11/2023).
Mahbub Junaidi, Ketua Dear Jatim, menyampaikan bahwa bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dikucurkan di Madura diduga bermasalah dan banyak tidak direalisasikan.
Selain itu, lanjut Mahbub temuan di lapangan ada pemotongan dana bantuan dilakukan oleh makelar yang sebagian besar pemotongan mencapai hingga 60 persen lebih.
“Ketua kelompok ada yang menerima 7 juta setelah menyetor kepada makelar dan makelar TKM inilah dari awal yang mencari kelompok calon penerima dengan syarat harus menyetor sekian-sekian,” Tegas Mahbub kepada wartawan Koran Times.
Selain itu, temuan selanjutnya bantuan program TKM khusus untuk yang di Madura diduga banyak yang tidak direalisasikan.
“Temuan kami di lapangan, banyak penerima bantuan TKM tahun 2023 tidak ada yang menjalankan usaha,” imbuh Mahbub.
Mahbub, menjelaskan bahwa anggota kelompok usaha penerima bantuan banyak yang tidak tahu. Bahkan kata Mahbub setiap kelompok yang mengajukan proposal bantuan TKM harus beranggotakan 10 orang.
“Tapi ini anggotanya kok tidak tahu, berarti ada apa ini, mungkin namanya hanya dicatut, ini indikasi kuat bantuan hanya dinikmati segelintir orang,” cerita Mahbub.
Aktivis kelahiran Sumenep, menduga ada indikasi penyimpangan bantuan ini tidak hanya terjadi di Madura, akan tetapi kemungkinan juga terjadi di daerah lain di seluruh Indonesia.
“Saya sudah mengecek di beberapa kelompok usaha penerima bantuan TKM 2023 di Madura. Serta menanyakan langsung kepada kepala desa setempat mengaku tidak tahu, padahal proposal pengajuannya ditanda tangani atau mengetahui kepala desa,” ungkapnya.
Pihaknya mendesak aparat penegak hukum untuk menelusuri dan mengusut realisasi bantuan program TKM yang terindikasi banyak tidak direalisasikan.
“Dalam waktu dekat saya akan laporkan. Sekarang saya masih terus mengumpulkan bukti-bukti temuan di lapangan. Karena banyak sekali kejanggalan program fiktif atau tidak ada usahanya,” Tegas Mahbub.
Selain itu juga ada Ketua kelompok TKM yang tidak mau disebutkan namanya di Pamekasan juga mengaku hanya menerima bantuan 50% dari total RP. 20 juta dari Kemnaker.
“Sudah cair tahap pertama RP. 20 juta tapi saya hanya terima uang RP. 10 juta,” ungkapnya kepada wartawan Koran Times.
Saat ditanya terkait realisasi bantuan TKM, ia malah menjawab kalau uangnya sudah habis dipergunakan bukan untuk membangun usaha, melainkan dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari.
“Uangnya sudah habis, tapi bukan untuk bangun usaha melainkan untuk kebutuhan hidup,” katanya.
Pewarta:Lukman
Editor Hasbullah
