PAMEKASAN-KORAN TIMES,Sejumlah petani di Kabupaten Pamekasan masih kebingungan mendapat pupuk di Pamekasan, padahal pemerintah sudah mendapat kujuran dana sebanyak Rp. 4 Miliar lebih.
Anggaran sebanyak tersebut untuk pupuk NPK non subsidi tahun anggaran 2023. Berdasarkan data dari situs resmi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) proyek pengadaan pupuk NPK non subsidi itu tercatat dengan kode RUP 43590449.
Sementara, nama paketnya pupuk NPK non subsidi. Volume pekerjaan 210100 kg. Kemudian, tertulis lokasi pekerjaan di dinas ketahanan pangan dan pertanian dengan anggaran RP.4.193.596.000
“Sumber dana dari APBD-P (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2023” demikian paket proyek pupuk NPK non subsidi yang tertulis dalam situs tersebut.
Dalam situs tersebut juga tertulis, pemanfaatan barang mulai Juli sampai Desember 2023. Diketahui jadwal pelaksanaan kontrak pada Mei hingga Juni 2023. Sementara, jadwal pemilihan E-purchasing.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nolo Garjito membenarkan ada anggaran RP 4 miliar untuk pupuk NPK non subsidi.
“Pupuk NPK non subsidi diberikan kepada petani melalui kelompok tani. Itu melalui mekanisme pengajuan melalui kelompok yang memang kekurangan pupuk,” Ungkapnya. Rabu (1/11/2023).
Selain itu, pihaknya menekankan kepada semua petugas penyalur pupuk untuk tidak main-main dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
“Dalam pertemuan saya menekankan PPL dan penyalur lainnya untuk tidak main-main dengan pupuk bersubsidi. Saya tidak bertanggung jawab misalkan ditemukan dijual keluar daerah dengan alasan apapun,” Tegas Nolo Garjito.
Selanjutnya, ia menjelaskan di Kabupaten Pamekasan ada 7 Distributor penyalur pupuk.
“7 distributor ini membawahi 13 kecamatan diantaranya Budi Sugesti membawahi daerah utara daerah Batumarmar,” Tegas imbuh Nolo Garjito.
Ali Masykur, anggota fraksi PPP DPRD Kabupaten Pamekasan menilai, kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kurang serius dalam menangani kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Pamekasan.
Ali Masykur,menilai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian belum dapat menyelesaikan berbagai permasalahan petani di lapangan. Padahal, sudah ada anggaran Rp 4 miliar untuk pupuk NPK non subsidi.
“Keberadaan dinas pertanian ini harus mampu menyelesaikan berbagai permasalahan petani di lapangan,” Ungkap Ali Masykur pada wartawan koran times.
Kholik, dari aktivis Lawan Institut mengatakan memasuki musim tanam ini banyak masyarakat sulit mendapatkan pupuk bersubsidi. Selain harga yang semakin melambung, ketersediaan pupuk juga sangat terbatas.
Selanjutnya Kholik, mengatakan harga pupuk subsidi jenis Urea, harganya semakin tidak terjangkau oleh petani. Per sak ukuran 50 kg, oleh oknum dan ketua kelompok tani dijual Rp 160.000 Padahal, Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk Urea 50 kg, dijual Rp 112.000.
“Jadi saya minta pihak terkait dinas pertanian untuk tidak main-main dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Pamekasan. Juga jangan sampai ada penyimpangan anggaran rp 4 miliar untuk pengadaan pupuk NPK non subsidi. Serta kalau tidak cepat ditangani soal kelangkaan pupuk maka saya akan gelar aksi besar-besaran,”Tegasnya.
Pewarta:Syafi’i
Editor :Hasbullah
