PAMEKASAN,korantimes.com– Alokasi anggaran Rp75.700.500 untuk jasa tenaga ahli pengamanan barang milik daerah di Kabupaten Pamekasan ternyata bukan untuk pengamanan fisik maupun penyelesaian sengketa aset.

Anggaran tersebut dipastikan difokuskan untuk jasa penilaian aset daerah yang selama ini belum memiliki taksiran nilai profesional.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan, Sahrul Munir, menegaskan hal itu saat dikonfirmasi, Kamis (19/11/2026).

“Tenaga ahli tersebut dibutuhkan untuk menilai aset Pemkab Pamekasan yang belum dinilai. Termasuk aset-aset yang mau dilelang atau dihapus. Jadi bukan untuk pengamanan fisik aset,” tegas Sahrul.

Menurut Sahrul, langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Agar valuasi aset tersaji secara objektif, penilaian melibatkan penilai publik independen.

Ia menjelaskan, proses penilaian harus digarap tenaga profesional bersertifikat. Sebab hingga saat ini, BPKPD Pamekasan belum memiliki tenaga penilai internal yang kompeten.

“Di lingkungan Pemkab belum ada penilai internal yang bersertifikat. Makanya kami butuh tenaga ahli dari luar,” jelasnya.

Hasil valuasi itu diharapkan membuat aset daerah yang semula belum tercatat nilainya, kini memiliki valuasi yang akuntabel dalam neraca laporan keuangan pemerintah daerah.

Terkait pengawasan, Sahrul menyebut tenaga ahli wajib menyerahkan laporan hasil penilaian sebagai syarat mutlak pencairan pembayaran.

Demi menjaga independensi, rincian proses penilaian dijaga ketat dari intervensi pihak mana pun, termasuk pemerintah daerah.

READ  Kapolres Pamekasan Hadiri Upacara Hari Jadi Pamekasan Ke-495 Tahun 2025

Sahrul membenarkan, pagu Rp75.700.500 tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2026. Pengadaannya melalui paket jasa konsultansi dengan metode pengadaan langsung.

Adapun kualifikasi yang dipersyaratkan adalah tenaga ahli utama dengan pendidikan minimal S-1 dan pengalaman kerja satu tahun.

Masa pelaksanaan kontrak berlangsung selama 12 bulan penuh, terhitung mulai Januari hingga Desember 2026 di lingkungan BPKPD Kabupaten Pamekasan.