PAMEKASAN,korantimes.com-Ketua peneliti ACCESS (Academic and Social Studies), Imam Ghazali, menyayangkan adanya dugaan ketidaktepatan pemahaman terhadap mekanisme dan metodologi penelitian yang dilakukan tim ACCESS terkait status gizi anak di Kabupaten Pamekasan. (13/11/2026).

Menurutnya, pemahaman terhadap desain penelitian dan kriteria responden menjadi hal mendasar sebelum memberikan penilaian terhadap proses administrasi maupun koordinasi penelitian.

Imam menjelaskan bahwa penelitian ACCESS menggunakan desain observational dengan dua sumber data utama. Data sekunder diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan untuk mengidentifikasi jumlah dan distribusi anak yang mengalami stunting. Sementara itu, data primer direncanakan melalui observasi lapangan untuk mengetahui ketepatan sasaran Program MBG, khususnya keterjangkauan terhadap anak TK dan SD khususnya yang mengalami stunting.

Oleh karena itu, koordinasi dengan BGN diperlukan untuk memperoleh informasi pendukung mengenai kelompok penerima manfaat program. Namun, tahapan koordinasi tersebut mengalami keterlambatan karena komunikasi yang menurut ACCESS telah dilakukan sejak April 2026 baru mendapatkan tanggapan pada 11 November 2026 dengan rencana penjadwalan pertemuan.

Sementara itu, Ahmad Zaini Arif, penulis buku Biostatistika Penelitian Kesehatan, memberikan pandangan bahwa proses administrasi penelitian ACCESS perlu dilihat berdasarkan tahapan dan kebutuhan metodologis penelitian. Koordinasi dengan Korwil BGN bukan merupakan tujuan administratif semata, melainkan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan informasi berdasarkan kriteria inklusi penelitian.

Dalam hal ini, penggunaan surat rekomendasi penelitian dari Bakesbangpol merupakan bagian dari proses administrasi yang perlu dipahami sesuai fungsi dan ketentuan yang berlaku.

READ  Rumah Sakit Larasati Pamekasan Hadirkan Dokter Spesialis Kandungan

Lebih lanjut, Imam menegaskan bahwa teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria inklusi berupa anak TK dan SD yang mengalami stunting serta anak TK dan SD dengan status stunting yang menjadi sasaran atau penerima manfaat MBG. Adapun kriteria eksklusi meliputi anak dengan kondisi wasting dan overweight.

Ia berharap Bakesbangpol Pamekasan dapat memahami bahwa setiap tahapan penelitian memiliki dasar metodologis dan kebutuhan koordinasi yang berbeda.

“Kami berharap tidak terjadi kesalahpahaman dalam menilai proses penelitian. Penelitian akademis membutuhkan pemahaman terhadap desain, populasi, sampel, serta kriteria inklusi dan eksklusi. Karena itu, ruang klarifikasi dan dialog terbuka jauh lebih penting dari pada membangun kesimpulan sebelum memahami keseluruhan rancangan penelitian,” tegas Imam.

Selain persoalan penelitian, ACCESS juga mengusulkan kepada Korwil Badan Gizi Nasional (BGN) Pamekasan agar membangun sinergitas yang lebih konkret dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Menurut Imam, Program MBG perlu diintegrasikan dengan dinas kesehatan dan pemantauan status gizi anak agar pelaksanaannya tidak hanya berorientasi pada distribusi makanan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan gizi berdasarkan kondisi dan karakteristik penerima manfaat.

Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan melalui sinkronisasi data anak stunting, pemetaan sasaran penerima MBG, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, serta evaluasi berkala terhadap perubahan status gizi.

Imam menambahkan bahwa BGN dan Dinas Kesehatan seharusnya tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menangani persoalan gizi anak. Sinergi lintas sektor diperlukan agar program pemerintah benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan, terutama anak-anak dengan masalah gizi.

READ  Cuaca Terasa Dingin, BMKG Himbau Masyarakat Perbanyak Konsumsi Air dan Vitamin

“Kami mendorong BGN dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan duduk bersama membangun strategi penanganan stunting yang terukur, terintegrasi, dan berbasis data. Jangan sampai program MBG hanya dinilai dari jumlah makanan yang didistribusikan, tetapi harus dievaluasi pula ketepatan sasaran dan kontribusinya terhadap perbaikan status gizi anak. Keberhasilan program publik harus dibuktikan melalui indikator kesehatan dan hasil evaluasi di lapangan,” pungkasnya.