PAMEKASAN, korantimes.com-Ketua Forum Komunikasi Organisasi Profesi Kesehatan Pamekasan menyayangkan massa aksi yang nabur uang kepada Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Pamekasan, dr. Saifudin, M.Si, Aksi tersebut berlangsung di depan Kantor Bupati Pamekasan. Kamis (1/10/2026). Aksi tersebut protes soal pelayanan kesehatan di Pamekasan.

“Saya belum pernah lihat ada demo seperti itu. saya melihat demo kemaren ada tindakan yang tidak menyenangkan, tekanan terdebut seperti tekanan verbal,” tegas dr. Tri Susandi Juliarto, M.Kes saat dikonfirmasi, usai audiensi dengan Bupati Pamekasan diruang Peringgitan Dalam Rumah Dinas Bupati Pamekasan. Senin (6/10/2026).

Dalam audiensi tersebut dihadiri oleh beberapa ketua organisasi profesi meliputi IDI (Ikatan Dokter Indonesia), PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia), PAFI (Persatuan Ahli Farmasi Indonesia), PATELKI (Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia), dan IBI (Ikatan Bidan Indonesia).

Selanjutnya, pihaknya sedang mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum atas aksi tersebut. Kekecewaan itu muncul karena dalam aksi demo tersebut dinilai telah keluar dari tatacara penyampaian aspirasi yang santun, apalagi sebagai orang Timur yang menjunjung tinggi etika.

“Kita orang Timur ada tata cara dalam menyampaikan aspirasi. Dengan kata yang tidak pantas. Itu sangat disayangkan,” ujarnya.

Pihaknya berkomitmen anti bullying di lingkungan kesehatan. Dalam menyampaikan aspirasi, ada potensi risiko. Ini harus menjadi evaluasi bersama.

Ia juga menyoroti lemahnya sistem pengamanan saat demo berlangsung. Menurutnya, pengamanan yang melibatkan satpam dan Satpol PP perlu dievaluasi total.

READ  Siwas Polres Pamekasan Monitoring SPPG YKB, Pastikan Label Maksimal Dikonsumsi Wajib Ada di Setiap Ompreng MBG

“Pengamanan satpam dan Satpol PP harus jadi evaluasi. Ini menjadi evaluasi bersama agar kejadian serupa tidak terulang,” pungkasnya.

Sementara, dr. Saifudin, M.Si, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pamekasan turut menyayangkan aksi demonstrasi yang berlangsung tidak sesuai kepatutan.

“Intinya kami sangat menyayangkan, seharusnya aspirasi disampaikan sesuai kepatutan,” ujar Kepala Dinkes Pamekasan saat dikonfirmasi Senin (6/10/2026).

Terkait wacana menempuh jalur hukum yang disuarakan Forum Komunikasi Organisasi Profesi Kesehatan Pamekasan, pihak Dinkes mengaku belum akan melangkah ke sana dan berharap kejadian serupa tidak terulang lagi.

“Untuk menempuh jalur hukum saya belum ke sana dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Kami lebih memilih pendekatan persuasif dan evaluasi,” tegasnya.

Ia berharap masyarakat luas bisa menilai secara objektif bahwa aksi dengan kata-kata tak pantas tersebut bukanlah cerminan karakter asli masyarakat Pamekasan yang dikenal santun dan religius.

“Saya berharap masyarakat luas bisa menilai bahwa itu bukan karakter orang Pamekasan. Saya 32 tahun bersama para ulama, tokoh dan semuanya baik. Sudah lama ada di Pamekasan, orang Pamekasan itu santun, tata kramanya baik,” pungkasnya.

Pihak Dinkes Pamekasan bersama seluruh organisasi profesi kesehatan sepakat menjadikan kejadian tersebut sebagai evaluasi bersama, terutama dalam hal pengamanan dan tata cara penyampaian aspirasi agar tetap mengedepankan etika dan norma yang berlaku.