JAKARTA,korantimes.com- Tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, diminta segera ditutup karena tidak ada manfaatnya terutama untuk warga lokal dan merusak lingkungan.

Sebelumnya, polemik tambang nikel tersebut sudah ramai di media sosial dan mendapat penolakan dari warganet dengan tagar #SaveRajaAmpat.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Robert Joppy Kardinal mendukung untuk penghentian aktivitas tambang nikel tersebut.

Pihaknya, juga menilai aktivitas tambang nikel itu merusak lingkungan dan tak memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal.

Selanjutnya, ia juga menyatakan keberadaan tambang di kawasan konservasi tersebut justru telah menimbulkan gangguan ekosistem laut.

“Saya mendesak agar aktivitas tambang nikel di Raja Ampat segera dihentikan untuk menjaga kondisi alam. Tidak boleh (ada pertambangan), karena namanya konservasi. Waktu mereka melakukan pemuatan, pasti ada yang jatuh ke laut. Itu berarti kawasan konservasinya terganggu,” ujarnya

Ditambah lagi manfaat ekonomi yang dirasakan warga sekitar tambang nikel di Raja Ampat sangat lah minim.

Berdasarkan kunjungannya ke Distrik Waigeo Barat Kepulauan pada Maret dan April lalu, Robert menyebut warga setempat menolak tambang karena tidak mendapatkan keuntungan yang sepadan.

“Masyarakat hanya dapat bantuan Rp10 juta per tahun. Ini kan tidak ada manfaat. Yang bekerja, semua orang dari luar,” ungkapnya.

Robert menegaskan keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan tambang sangat minim, baik sebagai tenaga kerja maupun kontraktor.

READ  Tegas! Satgas PKH Sita 1.699 Hektare Tambang Ilegal di Kalteng

Sebagian besar pekerja dan pihak yang terlibat justru berasal dari luar daerah, bahkan dari Jakarta.

“Coba lihat siapa yang bekerja. Masa orang-orang Sorong tidak bisa jadi kontraktor di situ? Semua bawa dari Jakarta. Jadi uangnya balik lagi ke Jakarta. Terus manfaatnya apa di situ,”urainya.