JAKARTA,KORAN TIMES-Forum Aktivis Indonesia (FAI) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi terhadap sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih.
Desakan tersebut ditujukan kepada para menteri yang dinilai bermasalah, baik dari sisi kinerja maupun pernyataan publik yang kontroversial.
Desakan ini muncul di tengah meningkatnya gelombang protes masyarakat atas sejumlah kebijakan pemerintah.
Termasuk keputusan kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR RI sebesar Rp50 juta per bulan yang memicu demonstrasi di berbagai daerah.
“Selain DPR, banyak menteri di kabinet yang kinerjanya buruk dan membuat rakyat semakin menderita,” ujar Presidium FAI, Ramadhan Isa (Dhani), Rabu (3/9).
FAI menyoroti sejumlah nama menteri yang dinilai layak dievaluasi atau dicopot, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang dianggap gagal memberikan gambaran akurat mengenai kondisi fiskal negara.
Serta kebijakan perpajakan yang dinilai membebani masyarakat miskin. Menteri yang disoroti FAI antara lain, Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi), Yandri Susanto (Menteri Desa), Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM), Meutya Hafid (Menteri Komunikasi Digital), Yassierli (Menteri Ketenagakerjaan) dan Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan).
Menurut Dhani, berbagai kebijakan dan pernyataan dari para menteri tersebut menunjukkan kurangnya empati terhadap situasi masyarakat.
“Evaluasi DPR saja tidak cukup. Presiden harus turun tangan terhadap para menterinya yang kinerjanya mengecewakan,” tegas Dhani.
FAI juga menilai gelombang demonstrasi yang marak di akhir Agustus sebagai bentuk ketidakpuasan publik terhadap jalannya pemerintahan di tahun pertama masa jabatan Prabowo.
“Asta Cita akan gagal jika masih ada menteri yang tidak bekerja maksimal. Copot mereka, itu satu-satunya jalan agar rakyat kembali percaya pada pemerintah,” pungkasnya.
