PAMEKASAN,korantimes.com-Kabid Perencanaan Sekolah Dasar Disdikbud Pamekasan, Ridwan akhirnya angkat bicara menanggapi tiga tudingan yang disuarakan massa aksi di depan Kantor Disdikbud, Kamis (19/11/2026) kemarin.

Tiga tudingan itu yakni dugaan jual beli jabatan kepala sekolah, dugaan pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan dugaan penyimpangan program revitalisasi pendidikan tahun 2026.

Ridwan menegaskan, dua dari tiga tudingan itu tidak benar. Sementara untuk tudingan jual beli jabatan, ia mengaku bukan kapasitasnya untuk menjawab.

Selanjutnya, ia menyatakan terkait dugaan adanya permintaan uang hingga Rp10 juta untuk bisa menduduki jabatan kepala sekolah, Ridwan memilih tidak berkomentar banyak.

“Untuk kepala sekolah, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab karena bukan bidang saya,” ujar Ridwan. Jum’at (30/11/2026).

Berbeda dengan soal jabatan, Ridwan dengan tegas membantah adanya pemotongan dana BOS.

“Untuk BOS, saya tegaskan tidak ada pemotongan, karena dananya langsung masuk rekening sekolah,” tegasnya.

Menurut Ridwan, dana BOS langsung ditransfer dari pusat ke rekening masing-masing sekolah. Pihak Disdikbud tidak pernah memegang uang tersebut.

“Yang merencanakan, membelanjakan, dan membuat laporan adalah tim BOS pada masing-masing satuan pendidikan,” jelasnya.

Sementara soal tudingan revitalisasi pendidikan yang disebut dipihakketigakan dan Disdikbud menjadi makelar, juga dibantah Ridwan.

“Untuk revitalisasi, tidak ada pihak ketiga, karena yang mengerjakan sekolah dan dikenal dengan P2SP (Panitia Pelaksana Satuan Pendidikan),” kata Ridwan.

READ  Usai Dilantik, SMSI Pamekasan Siap Lakukan Penguatan Kolaborasi

Ia menjelaskan, mekanisme revitalisasi tahun 2026 sudah sesuai ketentuan. Dana dari Kementerian Pendidikan langsung masuk ke rekening P2SP di masing-masing sekolah penerima, bukan ke rekening Disdikbud.

“Dana dari kementerian masuk ke rekening P2SP,” pungkasnya.

Sebelumnya, massa aksi yang dikoordinir Samsul Arifin alias Gerad, mendesak aparat penegak hukum mengusut tiga dugaan penyimpangan tersebut. Massa juga menuntut Bupati Pamekasan mengevaluasi dan mencopot Basri dari jabatannya.

Massa berencana kembali menggelar aksi lanjutan pada Jumat (20/11/2026) di Kantor Bupati Pamekasan.