Jakarta, korantimes.com– Jurnalis senior, Najwa Shihab kembali menyoroti lemahnya transparansi di tubuh parlemen, terutama terkait pengelolaan dana reses DPR yang mencapai Rp2,46 triliun per tahun atau sekitar Rp2,5 hingga Rp4 miliar per anggota dewan.
Najwa menilai, persoalan utama bukan sekadar besaran gaji anggota DPR. Melainkan pemerintah dan DPR kurang menunjukkan akuntabilitas dengan tidak melaporkan pengelolaan dana publik secara terbuka.
“Sudah terlalu sering peristiwa di negeri ini berakhir misterius. Semoga kali ini bisa lebih transparan, karena itu inti dari tuntutan: transparansi, reformasi, empati,” ujar Najwa.
Gaji Bukan Masalah, Tapi Akuntabilitas yang Hilang
Menanggapi langkah DPR yang menurunkan gaji dari belasan juta menjadi sekitar Rp75 juta per bulan, Najwa menyebut hal itu bukan inti persoalan. Menurutnya, gaji besar wajar saja selama kinerja DPR benar-benar maksimal menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
“Aku enggak masalah kalian digaji berapa asal kerja benar. Tapi kalau publik sudah puas hanya dengan pemotongan gaji, menurutku kita kalah di situ,” tegas Najwa.
Ia mengingatkan bahwa sumber utama pendapatan anggota DPR justru bukan dari gaji, melainkan dari dana reses yang nilainya jauh lebih besar dan tidak memiliki laporan pertanggungjawaban publik yang jelas.
“Dana reses itu miliaran rupiah per anggota, dan enggak pernah ada laporan ke publik. Itu yang harus diawasi, bukan cuma gajinya,” tambahnya.
Sistem yang Tak Transparan Picu Masalah Baru
Najwa juga menyoroti bagaimana anggota DPR sering berdalih menggunakan dana reses untuk biaya turun ke daerah pemilihan karena masyarakat masih terbiasa meminta bantuan uang. Namun, menurutnya, justru di situlah akar persoalan.
“Kalau sistemnya transparan, enggak akan ada ruang untuk praktik tidak sehat. Najwa menegaskan bahwa publik tidak pernah mengetahui penggunaan uang tersebut. Menurutnya, DPR harus membuka informasi keuangan agar masyarakat memahami ke mana dana publik mengalir.
Bagi Najwa, transparansi dan akuntabilitas memegang peran penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap parlemen. Ia menilai, masyarakat memiliki hak penuh untuk mengetahui bagaimana wakil rakyat mengelola anggaran negara.
Najwa juga menegaskan, gaji besar bukan masalah selama anggota DPR bekerja dengan jujur dan terbuka. “Kami hanya ingin tahu uang itu digunakan untuk apa, bukan sekadar melihat angka di atas kertas,” ujarnya menutup pernyataan.
Najwa berharap, wacana pemangkasan gaji tidak menutupi isu yang lebih serius, yakni pengawasan dan pelaporan dana publik, terutama dana reses yang nilainya triliunan rupiah setiap tahun.
