PAMEKASAN,korantimes.com- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) seluruh indonesia termasuk di Kabupaten Pamekasan. Rabu (24/6/2026).
Aspirasi dari PMII Pamekasan tersebut disampaikan dalam bentuk demo depan Kantor DPRD Kabupaten Pamekasan dengan judul “Evaluasi Total Kabinet Merah Putih Prabowo–Gibran: Menggugat Kedaulatan Konstitusi dan Mengembalikan Khittah Kerakyatan”.
PMII menilai bahwa terdapat kesenjangan antara janji-janji politik yang disampaikan kepada publik dengan realitas sosial-ekonomi yang saat ini dirasakan masyarakat.
“Di tengah tingginya biaya hidup, melemahnya daya beli masyarakat, meningkatnya angka pengangguran, serta berbagai persoalan tata kelola kebijakan publik, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kabinet dan program-program strategis nasional,”ungkap Fahril Anwa, ketua PC PMII Pamekasan.
Sementara itu, Satgas MBG Pamekasan Sukriyanto menyatakan pihaknya menghormati aspirasi mahasiswa sepanjang didasarkan pada fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami menanggapi serius tuntutan adik-adik PMII. Dari beberapa kali upaya komunikasi melalui surat kepada korwil yang dinilai tidak kooperatif, kami juga tidak bisa mengabaikan kondisi tersebut,” katanya.
Dalam aksi berlangsung pihak massa aksi dari PMII Pamekasan membawa delapan tuntutan diantaranya;
Pertama, Tegakkan amanat Pasal 33 UUD 1945 secara konsisten dan berdaulat dalam setiap kebijakan ekonomi nasional.
Kedua, Kembalikan kepercayaan publik melalui pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan.
Ketiga, Mendorong kemandirian ekonomi nasional yang berpihak kepada rakyat serta mengurangi ketergantungan pada kepentingan ekonomi yang tidak sejalan dengan cita-cita konstitusi.
Keempat, Mendesak Presiden Republik Indonesia melakukan evaluasi total dan reshuffle kabinet berdasarkan kompetensi, integritas, dan capaian kinerja.
Lima, Mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) dan program-program turunannya guna memastikan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Enam, Mendesak pemerintah mengevaluasi bahkan menghentikan program-program yang berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola, termasuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), apabila terbukti tidak efektif dan membebani keuangan negara.
Tujuh, Mendesak pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru melalui perbaikan sistem pengupahan, percepatan pencairan tunjangan, peningkatan kesejahteraan guru honorer, serta pemberian perlindungan sosial yang layak bagi tenaga pendidik.
Delapan, Menolak segala bentuk kebijakan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat.
