SURABAYA,korantimes.com-Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, Musaffa Safril, menguak dugaan praktik rente dalam penyaluran dana hibah pemerintah daerah.
Melalui unggahan di akun media sosialnya, ia menyebut ada jaringan terstruktur yang memangkas dana hibah untuk masjid dan pondok pesantren di sejumlah daerah, khususnya di Madura.
Menurut Musaffa, pada 2023 lalu sejumlah lembaga pendidikan dan keagamaan menerima hibah Rp200 juta hingga Rp300 juta.
Namun, setelah pencairan mereka dipaksa menyetor kembali 30 sampai 50 persen dengan ancaman tidak akan mendapat bantuan lagi.
“Bukan hanya soal pemotongan, para penerima hibah juga diwajibkan menggunakan jasa CV tertentu yang sudah ditunjuk penyalur. Dana benar-benar terkunci dalam kendali jaringan rente,” tulis Musaffa.
Ia membeberkan, praktik ini melibatkan pihak berinisial UBD di Sumenep, FR di Pamekasan, hingga A/R di Surabaya.
Polanya disebut sebagai setoran berjenjang yang terstruktur, bahkan kerap membawa-bawa nama Gubernur Jawa Timur.
Musaffa menegaskan, praktik tersebut merugikan rakyat sekaligus mencoreng nama pemimpin daerah.
Ia mengingatkan, dana hibah berasal dari pajak masyarakat yang seharusnya utuh diterima penerima manfaat.
“Lebih memilukan lagi, yang jadi korban adalah masjid dan pesantren. Dana yang seharusnya jadi amal jariyah justru diperlakukan sebagai komoditas dagangan,” tegasnya.
Ketua PW GP Ansor Jatim ini mendorong aparat penegak hukum turun tangan. Ia meminta penelusuran serius atas aliran dana serta penindakan tegas terhadap pihak-pihak yang bermain di balik skandal hibah tersebut.
