SURABAYA,korantimes.com-Pengacara Jawa Timur tetap mendukung jalan tol Suramadu tetap digratiskan demi kemajuan pembangunan Madura kedepan.
Sebelumnya, Komisi D DPRD Jatim Nurul Huda meminta pemerintah pusat mengkaji ulang penggratisan di Jembatan Suramadu. Alasannya demi ke amanan dan terjaganya infrastruktur Jembatan Suramadu.
Permintaan dewan diatas pihak praktisi hukum menilai tidak mendasar. Karena tugas keamanan Suramadu tugas pihak kepolisian. Sedang untuk pemeliharaan jembatan Suramadu dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Jadi soal keamanan itu tugasnya polisi. Silahkan dewan koordinasi dengan pihak kepolisian baik dari Polres bangakalan maupun KP3 Perak. Dan untuk infrastruktur jalan sudah ada anggaran khusus,”Tegas Syafi pengacara dari kantor Hukum Syafik& Rekan. Senin (17/2/2025).
Menurut Syafi, selama ini memang jalan tol memberikan pemasukan bagi negara. Tetapi, pemasukan tersebut tidak selaras dengan pertumbuhan ekonomi di Madura.
“Jadi saya menilai keputusan presiden dalam mengratiskan Jalan tol sebagai bentuk dari rasa keadilan bagi masyarakat Madura,” tuturnya.
Selain itu, ia mengatakan Jembatan Suramadu tidak lagi digunakan sebagai jalan tol. Hal tersebut sesuai dengan perintah Presiden Jokowi yang tertulis dalam Perpres (Peraturan Presiden) No. 98 Th. 1998) mengenai Jembatan Surabaya-Madura.
Pihaknya, menyinggung seharusnya pilitisi dari Madura tidak memikirkan soal tarif tol, melainkan menyuarakan soal peningkatkan infrastruktur dan peningkatan perekonomian masyarakat di Pulau Madura.
“Karena sejak dibebaskan tarif tol Suramadu, tidak membuat jalan macet dan banyak masyarakat merasa terbantu terutama pengendara yang melaju dari luar maupun dari Madura,” Katanya.
Selain itu juga pihaknya meminta anggota legislatif dari Madura tersebut, kata Syafi memiliki misi untuk mengatasi masalah tersebut ke Pemprov Jatim. Bukan malah membuat statmen di media yang saya anggap merugikan masyarakat Madura.
“Cobak sampaikan aspirasinya kepada gubernur dan pemerintah pusat bagaimana bisa menekan angka kemiskinan yang terjadi di empat kabupaten di Madura. Padahal sudah berulang kali ganti Presiden,”Katanya.
