SURABAYA, korantimes.com-Jaringan Kawal (JAKA) Jatim bakar ban saat demo soal dugaan kasus korupsi dana hibah Pemprov Jatim. Penyampaian aspirasi tersebut disampaikan didepan kantor Bappeda Jatim.Senin (23/12).
Ketua Jaka Jatim, Musfiq mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan kasus dana hibah di Jawa Timur.
Pihaknya, juga menyesalkan pejabat eksekutif dari lingkungan Pemprov Jatim belum ditetapkan sebagai tersangka meskipun KPK telah mengembangkan penyelidikan.
“Dari beberapa penyelikan KPK yang terus berkembang sampai saat ini, tidak ada satupun pejabat Eksekutif Jatim yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK walaupun dijadikan saksi pada waktu sidang Sahat Tua Simanjuntak di Pengadilan Tipikor Surabaya.” kata Musfiq.
Berdasarkan Kajian JAKA JATIM, Musfiq menyebut, dana hibah yang ditelusuri KPK tidak lepas dari peran pejabat Eksekutif Jatim. Muali tahapan Perencanaan, Verifikasi, NPHD, dan pencairan yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Hal itu sesuai dengan tupoksi anggaran hibah yang digelontorkan ke masing-masing OPD Pemprov Jatim.” bebernya.
Musfiq menegaskan, Bappeda Jatim berhak mengetahui aliran dana hibah melalui sistem informasi daerah (SIPD).
Menurutnya, Jaka Jatim pernah menyinggung nya pada aksi pertama mengacu pada Pergub No 44 Tahun 2021 dan Permendagri No 70 Tahun 2019.
“Kepala Bappeda Jatim wajib mengetahui persoalan ini selaku pemegang kendali program Pemerintah Jawa Timur dan selaku yang merencanakan pembangunan daerah.” demikian Musfiq.
