PAMEKASAN, KORAN TIMES,Aktivis Barisan Masyarakat Merdeka (BMM) Pamekasan akan melaporkan oknum yang sunat anggaran realisasi bantuan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) tahun 2023 di Pamekasan Madura. Kamis (30/11/2023).
Sujai, selaku ketua aktivis BMM menjelaskan bahwa dirinya sudah melayangkan surat audensi ke DPRD Pamekasan soal pemotongan anggaran TKM. Selesai audensi akan dilanjutkan pelaporan.
“Surat sudah disampaikan ke Pimpinan Komisi IV, sampai saat ini belum ada petunjuk lebih lanjut dari pimpinan, dengan alasan karena masih ada paripurna pendapat akhir Fraksi-fraksi terkait APBD 2024,”ungkap Sujai.
Sujai, menyampaikan bahwa bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dikucurkan di Pamekasan diduga bermasalah dan banyak dinikmati sekelompok orang tertentu.
Sujai, menegaskan bahwa dari proses pendaftaran sampai penerimaan bantuan sudah banyak kesalahan. Kecenderungan itu malah yang menjadi indikasi pemotongan dana TKM.
“Sepertinya memang ada niat untuk memanfaatkan kondisi orang lain untuk kepentingan pribadi mereka yang berkepentingan,”jelas Sujai.
Selain itu, lanjut Sujai, temuan di lapangan seperti di daerah Kecamatan Palengaan ada pemotongan dana bantuan dilakukan oleh makelar yang sebagian besar pemotongan mencapai hingga 60 persen lebih.
“Ketua kelompok ada yang menerima 7 juta setelah menyetor kepada makelar dan makelar TKM inilah dari awal yang mencari kelompok calon penerima dengan syarat harus menyetor sekian-sekian,” Tegas Sujai kepada wartawan Koran Times.
Mantan aktivis GMNI Pamekasan tersebut menjelaskan bahwa temuan selanjutnya bantuan program TKM khusus untuk yang di Pamekasan diduga banyak yang tidak direalisasikan.
“Temuan kami di lapangan, banyak penerima bantuan TKM tahun 2023 tidak ada yang menjalankan usaha,” kata Sujai.
Sujai, menduga ada indikasi penyimpangan bantuan ini tidak hanya terjadi di Pamekasan, akan tetapi kemungkinan juga terjadi di daerah lain di seluruh Indonesia.
“Saya sudah mengecek di beberapa kelompok usaha penerima bantuan TKM 2023 di Pamekasan. Serta menanyakan langsung kepada kepala desa setempat mengaku tidak tahu, padahal proposal pengajuannya ditanda tangani atau mengetahui kepala desa,” ungkapnya.
Selain itu, kata Sujai menjelaskan bahwa anggota kelompok usaha penerima bantuan banyak yang tidak tahu. Bahkan kata Sujae setiap kelompok yang mengajukan proposal bantuan TKM harus beranggotakan 10 orang.
“Tapi ini anggotanya kok tidak tahu, berarti ada apa ini, mungkin namanya hanya dicatut, ini indikasi kuat bantuan hanya dinikmati segelintir orang,” jelas Sujai.
Dalam waktu dekat, aktivis BMM ini akan laporkan soal pemotongan anggaran TKM yang ada di Pamekasan.
“Sekarang saya masih terus mengumpulkan bukti-bukti temuan di lapangan. Karena banyak sekali kejanggalan program fiktif atau tidak ada usahanya,” kata Sujai.
Sementara Kepala dinas koperasi, UKM dan Naker Pamekasan, melalui kepala bidang (Kabid) penempatan kerja, Ali Syahbana mengatakan di Pamekasan ada sekitar 14 pendamping TKM.
“Ada sekitar 14 pendamping di Kabupaten Pamekasan. Sementara petugas pendamping diangkat oleh Kemnaker,”tegas Ali Syahbana.
Sementara, penerima TKM ada ratusan orang di Kabupaten Pamekasan. Namun, dari jumlah penerima tersebut pihaknya tidak bisa membocorkan.
“Ada, tapi saya tidak berani mengeluarkan tanpa seijin pemilik data,”ungkapnya.
Pewarta: Syafi’i
Editor : Hasbullah
