PAMEKASAN,korantimes.com-Aktivis Kajian Kebijakan Publik (FKKP) mendesak pihak dinas kesehatan dan Puskesmas Panaguan serius tangani melonjaknya angka stunting.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, jumlah kasus stunting di Puskesmas Panaguan naik dari 100 kasus pada 2025 menjadi 197 kasus pada 2026, atau bertambah 97 kasus.
Kenaikan hampir dua kali lipat ini menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah, khususnya Puskesmas Panaguan. Akurasi pendataan, efektivitas pencegahan, hingga pengawasan program penanganan stunting kini dipertanyakan.
Sipul, Aktivis Forum Kajian Kebijakan Publik (FKKP) Pamekasan mendesak Dinas Kesehatan dan Puskesmas Panaguan memberikan penjelasan terbuka kepada publik.
“Jika angka tersebut sesuai kondisi riil, pemerintah harus menjelaskan penyebab kenaikan dan langkah penanganannya. Namun jika ditemukan ketidaksesuaian, validasi dan perbaikan data harus segera dilakukan,” tegas Sipul. Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, lonjakan kasus tidak boleh hanya berhenti sebagai angka dalam laporan. Harus ada evaluasi dan tindak lanjut yang terukur.
“Persoalan ini bukan hanya soal akurasi laporan, tetapi menyangkut kesehatan dan masa depan anak-anak di Pamekasan,” ujarnya.
Pihaknya, juga menyoroti soal anggaran penanganan stunting yang telah dialokasikan. Ia menilai efektivitas pelaksanaannya perlu dievaluasi secara transparan agar publik tahu sejauh mana program berdampak nyata.
“Jangan sampai anggaran dan berbagai program terus berjalan, tetapi kenaikan kasus tidak dijelaskan secara terang,”tukasnya.
Pihaknya, menekan agar dinkes tidak berhenti pada seremonial program, tetapi terus berupaya mengoptimalkan intervensi penurunan gizi buruk di Bumi Pamelingan hingga zero.
Menurutnya, Dinkes Pamekasan harus menjalankan dua pendekatan secara bersamaan dan berkelanjutan. Pertama, intervensi spesifik atau yang menyasar penyebab langsung stunting, seperti pemenuhan gizi ibu hamil, pemberian ASI eksklusif, MP-ASI yang tepat, pemantauan tumbuh kembang balita, hingga penanganan anak yang sudah terindikasi gizi buruk.
Kedua, intervensi sensitif atau yang menyasar penyebab tidak langsung, seperti perbaikan sanitasi dan air bersih, edukasi pola asuh, pemberdayaan ekonomi keluarga, akses layanan kesehatan, serta perbaikan lingkungan tempat tinggal.
“Targetnya harus jelas, Pamekasan menuju zero stunting. Bukan sekadar menurunkan angka di atas kertas, tapi memastikan tidak ada lagi anak yang tumbuh tanpa gizi yang cukup,” tegasnya.
Angka stunting dibandingkan dua wilayah lain yang juga mengalami kenaikan, Panaguan mencatat penambahan kasus terbesar.
Di Kecamatan Tlanakan, kasus stunting naik dari 103 menjadi 141 kasus. Di Kecamatan Larangan, naik dari 100 menjadi 165 kasus. Sementara di Panaguan, naik dari 100 menjadi 197 kasus.
Data tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan untuk memastikan penyebab peningkatan sekaligus validitas laporan.
Jurnalis telah dua kali mendatangi Kantor Puskesmas Panaguan untuk meminta klarifikasi. Namun, Kepala Puskesmas tidak berada di tempat sehingga konfirmasi langsung belum diperoleh.
Sejumlah pertanyaan krusial pun belum terjawab, mulai dari penyebab lonjakan kasus, akurasi data yang dihimpun bidan desa, hingga mekanisme verifikasi sebelum laporan diteruskan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.
Klarifikasi Kepala Puskesmas dinilai penting untuk menjelaskan apakah kenaikan tersebut mencerminkan kondisi riil di lapangan atau berkaitan dengan persoalan pendataan. Sebab, data stunting bukan sekadar angka administratif, melainkan dasar penentuan intervensi dan kebijakan penanganan gizi anak.
Hingga berita ini disusun, masih berupaya memperoleh keterangan resmi dari Kepala Puskesmas Panaguan. Hak jawab dan penjelasan pihak terkait tetap terbuka agar persoalan ini dapat diungkap secara objektif, transparan, dan berimbang.
