PAMEKASAN,korantimes.com-Peningkatan kasus stunting di sejumlah wilayah Kabupaten Pamekasan yang diperoleh dari hasil riset ACCESS menjadi alarm serius bagi Dinas Kesehatan dan Puskesmas, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. (12/11/2026).
ACCESS (Academic and Social Studies) mempertanyakan upaya Puskesmas dalam melakukan edukasi, pencegahan, dan penggunaan anggaran penanggulangan stunting yang selama ini digelontorkan pemerintah.
Berdasarkan data sekunder Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, tiga wilayah menunjukkan peningkatan kasus cukup signifikan:
* Tlanakan: 103 kasus (2025) menjadi 141 kasus (2026).
* Larangan: 100 kasus (2025) menjadi 165 kasus (2026).
* Panaguan, Kecamatan Proppo: 100 kasus (2025) menjadi 197 kasus (2026).
Ketua peneliti ACCESS, Imam Ghazali, S.Kep., Ns., M.Kep., menilai peningkatan tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius terhadap kinerja pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas hingga kebijakan Dinas Kesehatan.
“Pertanyaannya sederhana, selama ini apa yang sudah dilakukan Puskesmas dalam mendeteksi risiko stunting, melakukan pemantauan pertumbuhan balita, menemukan masalah gizi sejak dini, dan memastikan intervensi berjalan? Jika kasus justru meningkat, maka efektivitas program pencegahan harus dipertanyakan,” tegas Imam.
Menurutnya, Puskesmas tidak boleh hanya berorientasi pada rutinitas penimbangan, pencatatan, dan pelaporan. Harus ada tindak lanjut nyata terhadap anak yang mengalami gangguan pertumbuhan, pendampingan keluarga berisiko, intervensi gizi, serta pemantauan hasilnya.
Salah satunya, memastikan program MBG tepat sasaran. Bukan hanya menjadi program yang cukup berjalan namun tidak mampu memberi dampak positif dalam mengatasi masalah stunting. Program MBG jangan hanya berfokus pada anak sekolah, dimulai dari daur kehidupan pertama yaitu pada ibu hamil, dipastikan sehat dan terpenuhi gizinya, dipastikan tidak terdapat penyakit yang dapat beresiko melahirkan anak dengan kondisi stunting.
Korwil BGN Pamekasan harus turun lapangan, identifikasi dan verifikasi apakah pemanfaatan MBG sudah tepat sasaran, apakah ibu hamil dengan resiko memiliki anak stunting juga sudah menjadi sasaran pemenuhan dan perbaikan gizi.
ACCESS juga mendesak Dinas Kesehatan membuka evaluasi penggunaan anggaran penanggulangan stunting. Berapa anggaran yang dialokasikan, program apa yang dilaksanakan, berapa sasaran yang dijangkau, dan sejauh mana hasilnya terhadap perbaikan status gizi anak?
“Jangan sampai anggaran stunting terus dikucurkan, kegiatan terus dilaksanakan, laporan terus dibuat, tetapi dampak terhadap masyarakat tidak terukur.
Publik berhak mengetahui apakah anggaran tersebut benar-benar menghasilkan perubahan atau hanya berhenti pada serapan anggaran dan kegiatan administratif,” ujarnya.
Di tengah implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ACCESS menegaskan bahwa intervensi gizi harus terintegrasi dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemantauan pertumbuhan, edukasi keluarga, sanitasi, serta ketepatan sasaran penerima manfaat.
“Stunting bukan sekadar persoalan angka, tetapi menyangkut masa depan generasi Pamekasan. Jangan hanya sibuk membangun program dan menghabiskan anggaran. Ukur keberhasilannya dari anak-anak yang berhasil diselamatkan dari risiko gangguan pertumbuhan. Jika kasus meningkat, harus ada evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban program, bukan sekadar laporan keberhasilan,” pungkas Imam.
