Yogyakarta,korantimes.com— Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi memulai langkah baru dalam peta gerakan mahasiswa. Melalui momentum Sekolah Kebijakan Publik yang digelar di Balai Diklat Industri (BDI) Yogyakarta, Jumat (12/06/2026), organisasi berlambang perisai bintang ini berkomitmen mengubah paradigma perjuangan dari sekadar aksi massa menjadi adu gagasan berbasis data.
Acara yang mengusung tema “Dari Jalanan ke Kebijakan: Membangun Kader Advokatif & Solutif” ini dibuka secara resmi pada pukul 13.30 WIB. Agenda strategis ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari penuh hingga Sabtu, 13 Juni 2026.
Dalam laporan pembukaannya, Ketua Panitia Pelaksana, Ach. Affandi, menegaskan bahwa tema tersebut merupakan potret nyata dari metamorfosis gerakan mahasiswa kontemporer.
Ia menggarisbawahi bahwa kader PMII hari ini dituntut tidak hanya mahir merawat urat nadi perjuangan di jalanan, melainkan juga harus piawai merumuskan naskah akademik yang berbasis data empiris.
“Turun ke jalan adalah DNA kita dalam mengawal isu publik, tetapi hari ini kader PMII DIY harus naik kelas. Kita wajib menembus ruang-ruang taktis birokrasi, merumuskan formulasi kebijakan, dan menyodorkan solusi berbasis riset serta kajian ilmiah formal. Sekolah ini adalah jembatan menuju ke sana,” ungkap Affandi optimis.
Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ketua Umum PC PMII DIY, Muh. Faisal. Dalam pidatonya, Faisal menyoroti urgensi rekonstruksi gerakan organisasi kemahasiswaan di tengah derasnya arus digitalisasi dan transparansi informasi. Target besarnya tidak main-main, yakni melahirkan laboratorium kajian kebijakan publik yang independen di internal PMII.
“Ini bukan ritual pemakaman bagi semangat demonstrasi, melainkan upaya mempersenjatai kader dengan pisau analisis kebijakan yang jauh lebih tajam. Pasca-agenda ini, saya ingin melihat kader PMII mampu menelanjangi Perda, membedah postur anggaran publik, dan berdiri tegak sebagai mitra kritis yang solutif bagi masyarakat Yogyakarta,” kata Faisal.
Gagasan segar para aktivis muda ini pun disambut hangat oleh Majelis Pembina Cabang (Mabincab) PMII DIY, Prof. Dr. Muchammad Sodik, S.Sos., M.Si. Sebelum membuka acara secara simbolis, akademisi senior ini menitipkan pesan ideologis. Ia mewanti-wanti agar seluruh analisis kebijakan yang dipelajari nantinya tetap berkiblat pada nilai keadilan sosial dan kemaslahatan masyarakat bawah.
“Kebijakan publik yang otentik adalah kebijakan yang berpihak pada kaum tertindas (mustad’afin). Migrasi dari gerakan jalanan menuju ruang pembuat kebijakan membutuhkan metodologi yang presisi, integritas moral, serta ketajaman sosiologis. PMII punya modal sejarah dan intelektual untuk mencetak aktor kebijakan masa depan yang amanah,” pesan Prof. Muchammad Sodik.
Sebagai informasi, selama dua hari penuh, para peserta Sekolah Kebijakan Publik ini akan digembleng dengan berbagai materi eksklusif. Kurikulum pelatihan dirancang komprehensif, mulai dari teknik bedah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), taktik advokasi litigasi maupun non-litigasi, hingga simulasi penyusunan dokumen rekomendasi kebijakan (policy brief) bersama para pakar tata kelola pemerintahan yang kompeten.
