SUMENEP, korantimes.com– Majelis Pemuda Revolusi (MPR) Madura Raya mengecam keras langkah PT Kangean Energi Indonesia (KEI) yang tetap melakukan aktivitas eksplorasi migas di perairan Kangean, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Aksi perusahaan tersebut dinilai bentuk arogansi korporasi yang mengabaikan aspirasi masyarakat pesisir.
Ketua MPR Madura Raya, M. Darol, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam. Ia menyebut MPR tengah mempersiapkan aksi demonstrasi besar-besaran jilid II di Kantor SKK Migas Jabanusa, Surabaya, untuk mendesak penghentian eksplorasi seismik tiga dimensi (3D) yang dilakukan PT KEI.
“Ini bukan sekadar pelanggaran etika sosial, tapi juga bentuk pengkhianatan terhadap rakyat kecil yang hidup dari laut. PT KEI seolah menutup mata terhadap suara masyarakat Kangean,” ujar Darol, Rabu (29/10/2025).
Menurutnya, SKK Migas tidak bisa cuci tangan dari persoalan ini. Sebagai lembaga yang memberi izin dan melakukan pengawasan, SKK Migas disebut turut bertanggung jawab atas konflik yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat pesisir.
“Kalau eksplorasi tetap berjalan, kami pastikan massa MPR akan turun ke Surabaya. Negara harus hadir membela rakyat, bukan membiarkan korporasi merusak laut,” tegas Darol.
Di lapangan, ketegangan di perairan Kangean kembali memuncak pada Rabu (29/10/2025). Sejumlah nelayan dilaporkan turun ke laut dan mengusir kapal induk milik PT KEI yang diduga tengah melakukan survei bawah laut di wilayah tangkap mereka.
Aksi spontan itu terjadi setelah nelayan melihat kapal eksplorasi beroperasi di sekitar area tangkapan utama mereka. Padahal, masyarakat Kangean sejak awal telah menolak kegiatan seismik karena dikhawatirkan dapat merusak ekosistem laut serta mengancam sumber penghidupan mereka.
“Bagi masyarakat Kangean, laut bukan sekadar hamparan air. Itu sumber kehidupan, warisan leluhur, dan masa depan anak cucu mereka. Kalau laut rusak, maka habislah harapan masyarakat pesisir,” ucap Darol.
Lebih lanjut Darol menilai kasus Kangean menjadi cerminan buruk tata kelola energi nasional yang kerap berpihak pada kepentingan korporasi besar. Ia menegaskan, pemerintah seharusnya berpihak pada keadilan ekologis dan keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir.
“Ini bukan hanya persoalan lokal, tapi juga persoalan moral dan keadilan ekologis. Negara tidak boleh tunduk pada kepentingan perusahaan. Kami akan terus bersuara sampai laut Kangean benar-benar aman dari eksploitasi rakus,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, SKK Migas Jabanusa Surabaya melalui Departemen Forum Komunikasi (Forkom), Farid, belum memberikan tanggapan resmi terkait insiden pengusiran kapal eksplorasi tersebut.
Kendati demikian, Dinamika Pos masih berupaya memperoleh konfirmasi dari PT Kangean Energi Indonesia (KEI) mengenai kejadian pengusiran kapal eksplorasi di perairan Kangean.
