JAKARTA, korantimes.com– Program Sekolah Rakyat Kementerian Sosial (Kemensos) yang digagas oleh Menteri Sosial Gus Ipul menuai kritik keras dari berbagai kalangan,kamis(11/9/2025).

‎Program dengan anggaran fantastis itu dinilai gagal total, bahkan dianggap berpotensi merugikan keuangan negara.

‎Pada tahun 2025, tercatat anggaran Sekolah Rakyat mencapai Rp7 triliun. Ironisnya, jumlah tersebut diproyeksikan melonjak tajam hingga Rp24,9 triliun di tahun 2026.

‎Sayangnya, meski sudah menelan anggaran besar, banyak siswa dan guru yang justru mengundurkan diri dari program tersebut.

‎Kondisi ini membuat publik heran, karena Menteri Sosial Gus Ipul tetap memaksakan program tanpa evaluasi menyeluruh.

‎Aktivis pun menilai langkah tersebut berpotensi membuka ruang praktik korupsi.

‎KAMI Akan Gelar Aksi di Depan Istana Negara

‎Menanggapi hal ini, Koalisi Aktivis Muda Indonesia (KAMI) mengumumkan rencana aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 12 September 2025.

Aktivis Ingatkan Presiden Prabowo

‎Koordinator Nasional KAMI, Novan Ermawan, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk peringatan keras kepada pemerintah agar tidak membiarkan rakyat menjadi korban.

‎ “Lebih baik mencegah daripada membiarkan rakyat menjadi korban. Aksi ini adalah revolusi rakyat untuk mengawal pemerintahan agar tidak menyengsarakan,” tegas Novan.

‎Dalam aksinya, KAMI akan menyuarakan lima tuntutan rakyat terkait program yang dinilai membebani APBN.

‎Lima Tuntutan Rakyat dari KAMI

‎1. Batalkan Program Sekolah Rakyat Kemensos karena dianggap sebagai pemborosan anggaran dengan dana Rp9 triliun pada 2025 dan naik drastis menjadi Rp24,9 triliun pada 2026.

READ  Relawan Solidkan Dukung Pasangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

‎2. Evaluasi dan Tinjau Ulang Program Kemensos yang tidak berorientasi pada kebutuhan rakyat.

‎3. Audit Anggaran Kemensos 2025 dengan mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera turun tangan.

‎4. Usut Tuntas Kasus Gus Ipul, termasuk penggunaan anggaran Sekolah Rakyat dan dugaan kasus lama saat menjabat Wakil Gubernur Jawa Timur.

‎5. Desak Presiden Prabowo Reshuffle Gus Ipul karena dinilai gagal menjalankan program yang pro-rakyat.