Gorontalo, korantimes.com.– Front Pemberantas Korupsi Gorontalo (FPK-G) kembali menyuarakan tuntutan tegas untuk menangkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PJB).
Tuntutan ini terkait dugaan kerugian negara yang mengemuka. Koordinator FPK-G, Fahrul Wahidji, menegaskan bahwa pemerintah provinsi harus bertanggung jawab atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan potensi kerugian hingga ratusan miliar rupiah.
Kata Fahrul, Menurut temuan BPK, pada tahun anggaran 2022 dan 2023, Pemerintah Provinsi Gorontalo menganggarkan belanja modal sebesar Rp408.856.591.184,00 dan Rp262.833.780.068,00. Namun, realisasi hingga triwulan III hanya mencapai Rp318.331.031.107,98 dan Rp84.074.458.479,91. Dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Biro PJB, terdapat beberapa kejanggalan yang mengarah pada potensi kerugian negara, di antaranya:
1. Perbedaan metode kualifikasi peserta tender pada paket pekerjaan pengadaan stasiun pompa banjir Tanggidaa.
2. Indikasi pengaturan tender.
3. Pemilihan pemenang paket rehabilitasi jaringan irigasi Tabulo Latula dan ruang praktik siswa beserta perabot SMK N. 1 Mananggu TA 2022 melebihi sisa kemampuan.
4. Belum adanya penyedia dalam daftar hitam paket pekerjaan yang putus kontrak.
Fahrul Wahidji menyatakan bahwa FPK-G telah melaporkan masalah ini ke Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan berencana menggelar unjuk rasa di Dinas PUPR Provinsi dan Kejati untuk mendesak penyelesaian kasus ini.
“Ini bukan main-main, ratusan miliar rupiah telah rug, Kami Punya Data Datanya, Lalu Siapa yang bertanggung jawab?,” Kata Fahrul Kepada Media korantimes.com, Selasa 9/9/2025.
FPK-G mendesak Kejati untuk mengusut tuntas kasus ini dan menindaklanjuti temuan BPK. Aksi seruan tangkap Kadis PUPR Provinsi dan Biro PJB bukan sekadar tuntutan kosong, melainkan upaya nyata untuk mendorong penegakan hukum dan transparansi di Gorontalo
