PAMEKASAN, KORAN TIMES–Forum Kajian Kebijakan Publik (FKKP) Pamekasan kecewa audensi soal dugaan pungutan Bantuan Hand traktor ditunda.
Sipul Ketua FKKP, menyatakan dirinya kecewa karena audensi yang sudah dijadwalkan tersebut ditunda. Padahal, dirinya sudah bersurat secara resmi ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan.
“Saya rencana audensi soal bantuan Hand traktor untuk Kelompok Tani (Poktan) di Pamekasan diduga diperjualbelikan oleh oknum pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan,” Tegas Sipul. Rabu (18/6/2025).
Selanjutnya, ia menyatakan bahwa pengadaan bantuan alat berat traktor untuk petani yang tersebar diberbagai desa di 13 kecamatan diduga dijadikan ladang keuntungan oleh oknum pegawai DKPP,”tegas Sipul.
Mantan aktivis PMII Pamekasan tersebut menegaskan, seharusnya traktor tersebut diberikan terhadap kelompok tani secara cuma-cuma namun justru diduga dimintai uang terlebih dahulu.
“Saya ingin menyampaikan kalau di pertanian ada dugaan jual beli traktor yang seharusnya traktor tersebut jatuh kepada kelompok tani. Walaupun mereka yang berhak mendapatkan traktor tapi kadang masih dimintai uang oleh oknum pegawai pertanian,” tegas Sipul.
Sementara permintaan uang tersebut beragam nominal. Setiap satu traktor ada yang diminta 4 juta, ada pula yang sampai Rp. 10 juta. Keberagaman harga itu tidak sama karena sesuai kedekatan dengan oknum pegawai pertanian tersebut.
“Saya sudah mengantongi barang bukti. Jadi yang terjadi bukan hanya 2024 melainkan dari tahun-tahun sebelumnya 2021,” Tegasnya.
Sementara Plt Kepala DKPP Pamekasan Indah Kurnia Sulistiorini saat dikonfirmasi soal temuan dugaan pungutan Bantuan Hand traktor tidak menjawab
