OPINI-Beban pajak masyarakat, terutama UMKM, dari aktivitas digital semakin menjadi sorotan seiring rencana pemerintah memperluas dan memperketat pemungutan pajak pada berbagai transaksi digital mulai 9 November 2026. Kebijakan ini memunculkan pertanyaan penting: sejauh mana perluasan pemungutan pajak akan memengaruhi kemampuan usaha kecil untuk bertahan, menjaga keuntungan, dan bersaing di tengah perdagangan daring yang semakin kompetitif?
Pajak digital sesungguhnya bukan hal baru. Pemerintah telah mengatur pemungutan pajak atas berbagai aktivitas ekonomi berbasis teknologi. Perluasan mekanisme pemungutan melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) menjadi salah satu perkembangan yang kembali menarik perhatian pelaku ekonomi digital.
Namun, perlu dipahami bahwa kebijakan tersebut bukan berarti setiap transaksi digital, transfer antarbank, pembayaran melalui dompet elektronik, atau transaksi QRIS otomatis dikenai pajak baru. SPP-TDLN berkaitan dengan pemungutan PPN atas pemanfaatan barang tidak berwujud dan jasa dari luar negeri yang dikonsumsi di Indonesia. Mekanisme ini melengkapi sistem PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
Bagi UMKM, persoalan pajak digital tidak dapat dilihat secara terpisah dari kondisi usaha yang sudah menghadapi berbagai tekanan. Di balik kemudahan berjualan secara daring, terdapat biaya layanan platform, komisi penjualan, biaya promosi, persaingan harga, dan tuntutan kemampuan digital yang semakin kompleks.
Marketplace Bukan Lagi Ruang Persaingan yang Sederhana
Pada tahap awal perkembangan perdagangan daring, marketplace dipandang sebagai instrumen pemerataan kesempatan ekonomi. Pelaku UMKM dapat membuka toko digital, mengunggah foto produk, menentukan harga, dan menerima pesanan tanpa harus membangun jaringan toko fisik.
Akan tetapi, ekosistem marketplace terus berubah. Penjual tidak hanya bersaing melalui kualitas dan harga produk, tetapi juga melalui biaya layanan, komisi platform, iklan berbayar, program promosi, ongkos pengiriman, serta algoritma yang menentukan visibilitas produk.
Kenaikan biaya administrasi dan komisi platform dapat mengurangi margin keuntungan. Pedagang yang sebelumnya memperoleh keuntungan memadai harus menghitung ulang harga jual dan biaya operasional. Bagi usaha besar, perubahan biaya mungkin dapat ditutupi oleh skala penjualan yang tinggi. Sebaliknya, UMKM dengan volume transaksi terbatas memiliki ruang penyesuaian yang jauh lebih sempit.
Dalam situasi ini, marketplace tidak lagi sekadar menyediakan ruang perdagangan. Platform juga menjadi bagian dari struktur biaya yang menentukan kemampuan penjual mempertahankan keuntungan.
Pajak Digital dan Tekanan terhadap Margin UMKM
Kebijakan pajak digital perlu dilihat dalam konteks perubahan struktur biaya tersebut. Salah satu ketentuan yang relevan bagi pedagang marketplace adalah mekanisme pemotongan PPh sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan.
Ketentuan ini memiliki karakteristik penting: dasar pengenaannya adalah omzet atau peredaran bruto, bukan keuntungan bersih. Artinya, bagi usaha dengan margin keuntungan tipis, pemotongan atas omzet dapat terasa lebih berat dibandingkan bagi usaha yang memiliki margin lebih besar.
Sebagai ilustrasi, pedagang yang menjual produk dengan omzet Rp10 juta dan margin keuntungan 5 persen memperoleh keuntungan usaha sekitar Rp500.000 sebelum memperhitungkan komponen biaya lainnya. Jika dikenakan pemotongan PPh 0,5 persen dari omzet, nilai pemotongannya sebesar Rp50.000. Secara nominal mungkin terlihat kecil, tetapi nilainya setara dengan 10 persen dari keuntungan ilustratif tersebut.
Perhitungan ini bukan berarti seluruh pedagang otomatis dikenai pemotongan. Pedagang orang pribadi dengan omzet sampai dengan Rp500 juta per tahun dapat memperoleh pengecualian sepanjang memenuhi persyaratan dan menyampaikan surat pernyataan sebagaimana diatur. Namun, contoh tersebut menunjukkan mengapa pemahaman terhadap dasar pengenaan pajak penting bagi UMKM.
Selain itu, perlu dibedakan antara pajak dan biaya layanan platform. Keduanya merupakan komponen yang berbeda, tetapi sama-sama dapat memengaruhi struktur biaya penjualan. Jika tidak dikelola dengan baik, akumulasi berbagai potongan akan mempersempit ruang keuntungan pedagang kecil.
Persaingan Harga Menguntungkan Siapa?
Karakteristik utama marketplace adalah transparansi harga. Konsumen dapat membandingkan produk dari puluhan penjual hanya dalam beberapa detik. Kondisi ini menguntungkan konsumen, tetapi menciptakan tekanan besar bagi penjual.
Ketika biaya usaha meningkat, pedagang memiliki pilihan untuk menyerap beban melalui pengurangan margin atau meneruskannya kepada konsumen melalui kenaikan harga. Pilihan pertama mengurangi kemampuan usaha mengembangkan produk dan membiayai operasional. Pilihan kedua berisiko membuat produk kehilangan daya saing.
Persoalan menjadi lebih rumit karena UMKM sering berhadapan dengan produk impor dan merek besar yang memiliki keunggulan skala produksi, jaringan distribusi, modal promosi, serta kemampuan mengelola teknologi. Produk lokal dengan kualitas yang sebenarnya kompetitif dapat tersisih ketika konsumen hanya melihat perbedaan harga.
Dengan demikian, persaingan di marketplace tidak sepenuhnya berlangsung di antara produk. Persaingan juga berlangsung di antara struktur modal, efisiensi produksi, kemampuan pemasaran, dan kapasitas teknologi masing-masing penjual.
Kesenjangan Kapabilitas Digital
Tekanan terhadap UMKM tidak hanya berasal dari pajak dan biaya platform. Rendahnya literasi digital menjadi persoalan yang tidak kalah penting.
Sebagian pelaku usaha masih menggunakan marketplace sebatas tempat mengunggah produk dan menunggu pesanan. Padahal, kemampuan membaca data penjualan, memahami perilaku konsumen, mengoptimalkan iklan, membuat konten produk, serta menjaga reputasi toko semakin menentukan keberhasilan perdagangan daring.
Akibatnya, pelaku usaha yang tidak memiliki kemampuan tersebut berisiko kalah dalam persaingan visibilitas. Produk yang baik belum tentu ditemukan konsumen jika tidak didukung strategi pemasaran dan pengelolaan toko yang memadai.
Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan kapabilitas digital. Akses terhadap teknologi memang semakin terbuka, tetapi kemampuan memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan nilai ekonomi belum merata. UMKM tidak cukup hanya didorong masuk ke marketplace; mereka juga perlu diperkuat agar mampu mengelola bisnis secara digital.
Menata Kebijakan agar Tidak Menghambat Daya Saing
Pemerintah memiliki kepentingan untuk memperluas basis pajak dan menciptakan keadilan antara pelaku ekonomi konvensional dan digital. Namun, keberhasilan kebijakan tidak semestinya hanya diukur dari peningkatan penerimaan negara.
Evaluasi juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap margin keuntungan, keberlangsungan usaha, pertumbuhan omzet, dan kemampuan UMKM bersaing. Sosialisasi mengenai kewajiban dan pengecualian pajak harus dibuat sederhana, transparan, serta mudah diakses oleh pedagang kecil.
Di sisi lain, platform marketplace perlu memberikan transparansi mengenai komisi, biaya layanan, biaya promosi, dan potongan transaksi. Pelaku UMKM juga membutuhkan akses terhadap pelatihan pemasaran digital, analisis data, pengembangan produk, serta strategi membangun merek.
Dukungan tersebut penting agar kebijakan pajak tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem penguatan ekonomi digital.
Pada akhirnya, digitalisasi seharusnya memperluas kesempatan UMKM untuk tumbuh, bukan sekadar memindahkan aktivitas perdagangan dari toko fisik ke toko daring dengan beban yang semakin kompleks.
Pajak adalah instrumen penting bagi negara, sedangkan marketplace adalah infrastruktur penting bagi perdagangan modern. Keduanya perlu berjalan dalam kerangka yang menjaga keberlanjutan usaha kecil.
Sebab, ukuran keberhasilan ekonomi digital bukan hanya meningkatnya jumlah transaksi dan penerimaan pajak. Ukuran yang tidak kalah penting adalah apakah UMKM lokal mampu memperoleh keuntungan yang wajar, membangun daya saing, dan naik kelas di tengah persaingan pasar yang semakin terbuka.
Penulis: Fajar Baskoro, Mahasiswa Program Doktor Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura.
Tulisan opini ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak termasuk tanggung jawab redaksi Koran Times.
Rubrik opini di korantimes terbuka untuk umum. Panjang tulisan maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata.
Harap sertakan riwayat hidup singkat, foto diri, dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
