SURABAYA,korantimes.com-Aksi Jaringan Kawal Jawa Timur (JAKA JATIM) menuntut penuntasan kasus dugaan korupsi dana hibah Pokir DPRD Jatim tertahan barikade polisi di Jalan Gayungan-Ketintang, Surabaya, Kamis (22/10/2026).
Massa yang hendak bergerak menuju Kantor DPD Partai Gerindra Jawa Timur itu gagal melintas setelah dihadang aparat kepolisian.
JAKA JATIM datang membawa dua tuntutan utama. Pertama, mendesak KPK segera menahan delapan tersangka yang belum ditahan dalam klaster Anwar Sadad. Kedua, meminta DPP Partai Gerindra mencopot Anwar Sadad dari jabatan Ketua DPD Gerindra Jatim dan anggota DPR RI.
Korlap JAKA JATIM, Musfiq, menilai penanganan perkara di KPK berjalan lambat. Dari 12 tersangka dalam klaster Anwar Sadad, baru empat orang yang ditahan.
“Dari 12 tersangka dalam klaster Anwar Sadad, baru empat orang yang ditahan dan diadili. Kami meminta KPK menjelaskan secara terbuka perkembangan delapan tersangka lainnya,” tegas Musfiq.
Orator aksi, Sibro Malisi, menyebut empat tersangka yang sudah disidang sejak 15 Oktober 2026 di PN Tipikor Surabaya adalah M. Mahrus, M. Fathullah, Wahid Ruslan, dan Muhammad Yahya.
Sementara delapan tersangka yang belum ditahan adalah Anwar Sadad, Bagus Wahyudiona, Mahhud, Fauzan Adima, Jon Junaidi, Ahmad Heriyadi, Ahmad Affandy, dan Abdul Motollib.
JAKA JATIM juga mendesak DPP Gerindra bersikap tegas.
“Sikap tegas partai menjadi tolok ukur komitmen pemberantasan korupsi dan mengawal Asta Cita Presiden Prabowo. Pembiaran terhadap kader yang tersangkut hukum akan merusak kepercayaan publik, khususnya di Jawa Timur,” ujarnya.
Kasus bermula dari OTT Sahat Tua Simanjuntak
Kasus hibah pokir ini merupakan pengembangan OTT KPK terhadap mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak pada 14 Oktober 2022. Pada 5 Juli 2024, KPK menetapkan 21 tersangka, berkurang menjadi 20 setelah mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi meninggal dunia pada 16 Desember 2025 dan diterbitkan SP3.
Empat tersangka klaster Kusnadi sebelumnya telah divonis rata-rata 2,5 tahun penjara.
