PAMEKASAN,korantimes.com-Ketua Jaka Jatim Musfiq nilai Pamkab Pamekasan mengabaikan Instruksi Presiden (Inpres) tentang evisiensi anggaran. Pasalnya, program yang dibuat tidak mengarah kepentingan rakyat umum.
Berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo tersebut seluruh instansi pemerintah diinstruksikan untuk memangkas pengeluaran yang tidak perlu.
Namun, Pemkab Pamekasan justru bertindak sebaliknya, mengabaikan instruksi efisiensi anggaran dan malah menganggarkan pengadaan dua unit spring bed, nilainya mencapai Rp 104,8 juta.
Selain itu yang membuat masyarakat Pamekasan geram pemerintah masih menganggarkan pembelian empat sofa nilainya mencapai Rp 116.096.676.
Serta pembelian enam mobil dinas baru untuk Bupati dan Wakil Bupati senilai Rp5 miliar lebih.
Kegiatan vavingisasi ke Ponpes Matsaratul Huda di Desa Panempan anggaran paket Rp200 juta. Serta proyek anggaran ratusan juta menuju rumah istri muda bupati Pamekasan.
Ketua Jaka Jatim Musfiq, mengatakan, jika tidak skala prioritas, seharusnya tidak selayaknya melakukan hal itu. Kondisi ekonomi masyarakat Pamekasan belum pulih sepenuhnya. Ia menganggap bertentangan dengan imbauan pemerintah pusat untuk berhemat.
“Bupati Pamekasan Kholilurrahman menganggarkan kegiatan harus sejalan dengan visi misi pemerintah pusat yang sedang melakukan efisiensi besar-besaran,”tegasnya. Selasa (16/9/2025).
Musfiq, menyatakan saat ini masyarakat ramai swadaya perbaikan jalan dan membutuhkan perhatian pemerintah. Harusnya setiap anggaran dialokasikan untuk hal-hal yang lebih substantif dan tepat sasaran yang bersentuhan langsung terhadap masyarakat.
“Jadi saya meminta agar Bupati Pamekasan Kholilurrahman memprioritaskan kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi. Serta memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik,” Tukasnya.
Ia menilai Pemkab Pamekasan kurang mampu dalam manajemen keuangan daerah dengan baik dan tepat sasaran.
Pihaknya, juga meminta Bupati Pamekasan agar memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik.
