PAMEKASAN,korantimes.com– Forum Aliansi Masyarakat Intelektual (Famiki) menyoroti keberadaan sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) Food Colony di Jalan Kesehatan, Baru Rambat Kota, Kecamatan/Kabupaten Pamekasan.
Meski telah diresmikan sejak Januari 2023, sentra tersebut dinilai belum berfungsi optimal dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat maupun PKL.
Pembangunan sentra pedagang kaki lima (PKL) Food Colony menelan anggaran Rp 3,5 miliar. Namun, aset yang berada di Jalan Kesehatan, Kelurahan Barurambat Kota, tersebut kurang diminati pedagang.
Ketua Famiki, Ilham Fajar Shodiqi, mengkritik pemerintah Kabupaten Pamekasan yang dianggap tidak memiliki perencanaan matang dalam membangun fasilitas tersebut.
“Sejak diresmikan hingga saat ini, Food Colony belum memberikan dampak positif yang signifikan bagi PKL maupun masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya perencanaan yang kurang matang dari pihak pemerintah,” ujar Diki sapaan akrabnya. Rabu (25/12/2024).
Diki mengatakan bahwa fasilitas yang tersedia di area tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal oleh PKL. Meskipun pemerintah telah menggelar berbagai kegiatan promosi, namun hal itu dinilai tidak berdampak pada pengembangan sentra PKL tersebut.
“Pemerintah seharusnya melakukan kajian mendalam sebelum membangun fasilitas semacam ini. Apalagi, lokasi strategis seperti di Jalan Kesehatan semestinya bisa menjadi pusat keramaian jika dikelola dengan baik,” tuturnya.
Lembaga yang bergerak menyuarakan aspirasi masyarakat pamekasan itu mendorong pemerintah untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pengelolaan Food Colony. Salah satu usulan yang disampaikan adalah pengalihan seluruh PKL dari kawasan Arek Lancor ke fasilitas yang telah disediakan.
“Kami berharap ada langkah konkret dari pemerintah agar fasilitas ini tidak menjadi proyek mubazir. Jika dikelola dengan benar, sentra PKL ini bisa menjadi salah satu ikon baru bagi Pamekasan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja (Diskop UKM dan Naker) Pamekasan, Muttaqin menjelaskan bahwa Food Colony dikelola secara mandiri oleh para PKL tanpa biaya sewa. Namun, biaya operasional seperti listrik, air, dan keamanan harus ditanggung sendiri oleh para pedagang.
“Peminatnya memang tidak banyak karena masih ada kelonggaran dari pemerintah terhadap PKL yang berjualan di ruas jalan. Selain itu, daya tarik model dan jenis penjualan di Food Colony masih belum optimal,” tuturnya.
Ia juga mengakui, sosialisasi persuasif yang dilakukan pemerintah kurang efektif dalam menarik minat PKL untuk pindah ke Food Colony. Langkah terakhir seperti penertiban oleh Satpol PP masih dipertimbangkan dengan matang.
“Penertiban memerlukan banyak pertimbangan. Kita akan lihat nanti apakah langkah tersebut perlu dilakukan atau ada cara lain yang lebih efektif,” tandasnya.
