BENGKULU, KORAN TIMES – Relawan Mentari Muda Bengkulu yang melibatkan Angkatan Muda Muhammadiyah mengkritik langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan operasi terhadap calon gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, pada Sabtu malam (23/11). Mereka mempertanyakan motif di balik operasi tersebut, terutama karena waktu pelaksanaannya bertepatan dengan masa tenang Pilkada yang dianggap mengandung unsur politik.
Koordinator Relawan Mentari Muda Bengkulu, Kasrul Pardede, menyatakan bahwa tindakan KPK tersebut berpotensi mencampuri proses demokrasi. “Kami menduga ada intervensi politik yang melibatkan KPK sebagai lembaga yang menerima orderan dari kelompok tertentu,” ujar Kasrul dalam keterangannya pada Minggu (24/11).
Kasrul juga menyoroti peran KPK dalam Pilkada. Ia mengingatkan bahwa tahapan pemilu sudah jelas diatur oleh KPU, Bawaslu, serta Gakkumdu yang menjaga kelancaran dan keadilan proses pemilihan.
“Lantas, apa posisi KPK dalam Pilkada ini? Jangan sampai KPK menjadi alat untuk mengkriminalisasi calon dan merusak demokrasi,” tegasnya.
Kasrul juga menambahkan bahwa KPK seharusnya lebih fokus pada penyelesaian kasus-kasus korupsi besar yang masih menggantung. “Bengkulu adalah provinsi kecil dengan sejarah yang besar. KPK seharusnya lebih fokus pada penuntasan kasus-kasus besar daripada terlibat dalam politisasi Pilkada,” ujarnya.
Dia juga menilai peristiwa tersebut menciderai proses demokrasi, terlebih mengingat status Rohidin Mersyah yang sudah kembali menjadi Gubernur definitif setelah cuti.
“KPK seharusnya menghormati proses Pilkada dan tidak mencampuri dengan cara yang tidak sesuai,” ungkap Kasrul.
Kasrul menegaskan bahwa KPK tidak seharusnya mengambil tindakan hukum terhadap calon kandidat Pilkada yang belum berstatus tersangka sebelum mendaftar ke KPU. Ia juga mengapresiasi pernyataan Kejaksaan Agung yang lebih dulu menegaskan bahwa Pilkada harus berjalan objektif dan bebas dari campur tangn politik.
