PAMEKASAN, KORAN TIMES–Anggota DPRD Jatim ajak semua aktivis aktif soroti anggaran pembangunan yang ada di Madura.
Penyampaian tersebut disampaikan anggota DPRD Jatim Mathur Husyairi, dalam acara sosialisasi hukum dan pemerintahan dengan tema “Peran NGO Dalam Pemberantasan Korupsi di Madura”.Minggu (5/5/2024).
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Cahaya Berlian menghadirkan pemateri anggota DPRD Jatim Mathur Husyairi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan, Ribut Baidi dan ketua aktivis Jaka Jatim Musfiqul Khoir.
Sementara peserta sosialisasi melibatkan aktivis Mahasiswa, wartawan Pamekasan, LSM serta aktivis NGO Pamekasan.
Mathur Husyairi, menyatakan potensi korupsi itu biasanya di penyaluran hibah, bansos dan bantuan keuangan (BK) serta pelayanan publik.
Selain itu, ia menyatakan bahwa di 2023 Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelontorkan dana jumlahnya mencapai sekitar Rp8,3 triliun yang berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) dan juga dana dari Kementerian/Lembaga (K/L).
“Anggaran ini juga harus dikawal betul. Agar anggaran yang digelontorkan kepada daerah tidak disalahgunakan oleh pemerintah. Selain itu, anggaran yang lainnya juga seperti anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN juga dikawal,” Pungkasnya.
Ia menceritakan, zaman Orde baru berbeda dengan zaman saat ini, di mana sekarang, setiap orang bebas menyampaikan pendapatnya dan mengkritik pemerintah yang sedang berkuasa.
Mathur Husyairi, mantan aktivis Corruption Wacth bangkalan tersebut berharap aktivis yang ada di Madura untuk tidak takut melawan dan melaporkan apabila terjadi tindak pidana korupsi.
“Saya mengajak peserta yang hadir untuk terus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Jangan sampai para pejabat negara tersebut merasa tidak ada yang mengawasi. Maka mari kita bersama-sama lakukan yang terbaik setidaknya di daerah di mana kita tinggal,” katanya.
Pewarta:Syafi’i
Editor :Hasbullah
