Pamekasan,korantimes.com-Memasuki musim panen, Pimpinan Wilayah Generasi Muda Pembangunan Indonesia (PW GMPI) Jawa Timur mendesak Pemerintah Kabupaten Pamekasa untuk segera menetapkan biaya pokok produksi (BPP) tembakau tahun 2026. Hingga saat ini, kepastian harga belum juga ditentukan, sementara harga jual tembakau di tingkat petani masih berkisar pada angka Rp30.000 hingga Rp45.000 per kilogram.
Ketua PW GMPI Jawa Timur, Holik Ferdiansyah, menyatakan bahwa ketidakpastian harga ini sangat merugikan petani yang telah mengeluarkan biaya produksi tinggi sepanjang musim tanam. Padahal, berdasarkan kajian Biaya Pokok Produksi (BPP) tahun sebelumnya, biaya produksi untuk tembakau kategori sawah mencapai Rp47.685 per kg, tembakau tegal Rp53.533 per kg, dan tembakau gunung Rp64.000 per kg .
“Kami meminta agar BPP yang ditetapkan tahun ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Petani sudah berjuang di tengah kenaikan harga pupuk yang mencapai 100 persen, seperti pupuk ZA yang kini naik hingga Rp245.000 per sak . Sangat tidak adil jika harga jual hanya di kisaran 30-45 ribu, itu di bawah biaya pokok produksi,” tegas Holik Ferdiansyah, Kamis (23/7/2026).
PW GMPI juga menyoroti keterlambatan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam memfasilitasi rapat koordinasi penetapan harga. Meskipun Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) telah menggelar rapat awal bersama asosiasi petani dan perusahaan rokok, namun hingga saat ini belum ada keputusan final yang melibatkan Bupati dan DPRD .
“Kami mengingatkan agar proses penghitungan BPP atau HET melibatkan semua pihak secara transparan. Jangan sampai ada pihak-pihak yang diuntungkan dengan ketidakjelasan harga ini, dan kembali petani menjadi korban”, imbuhnya .
Selain mendesak pemerintah, PW GMPI Jawa Timur secara khusus mengimbau para pengusaha rokok lokal untuk turut serta membeli tembakau dari petani setempat.
“Jika para pengusaha benar-benar memperhatikan nasib petani, mereka seharusnya hadir di tengah-tengah petani dengan harga yang layak, bukan hanya menikmati pasokan bahan baku murah”, tegasnya
“Infonya ada pengusaha tembakau besar di Pamekasan yang memiliki kepedulian sosial tinggi, dengan memberikan banyak bantuan. Kami sangat mengapresiasi hal itu. Namun, kami berharap kepedulian tersebut juga diwujudkan dengan membeli tembakau petani lokal di atas BPP, karena itulah bentuk keadilan yang paling nyata bagi petani,” tambahnya.
PW GMPI akan terus mengawal proses penetapan BPP ini dan mendorong agar keputusan segera diambil sebelum musim panen puncak berakhir.
“Semestinya BPP sudah keluar jauh hari sebelumnya, biar tidak menimbulkan keresahan di kalangan bawah (petani)”, pungkasnya.
Sebelumnya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan belum menetapkan biaya pokok produksi (BPP).
Kepala Bidang (Kabid) Produksi DKPP Pamekasan, Andi Ali Syahbana menjelaskan bahwa penyusunan BPP dilakukan melalui tiga tahapan.
Tahap pertama diawali dengan penyusunan secara internal oleh DKPP, kemudian tahap kedua dilanjutkan pembahasan bersama asosiasi petani tembakau dan perwakilan perusahaan rokok pada tahap kedua.
Sedangkan yang terakhir pembahasan yang akan melibatkan pemerintah kabupaten, DPRD, asosiasi petani, perusahaan rokok, dan seluruh pemangku kepentingan di sektor pertembakauan.
“Kami sudah menghasilkan kesepakatan terkait komponen biaya pokok produksi. Namun, hasil pembahasan belum bisa disampaikan kepada publik karena masih akan dibahas lebih mendalam pada tahap ketiga,” tukasnya.
Pihaknya, menyampaikan bahwa Pamerintah sudah menghasilkan sejumlah kesepakatan. Namun,belum bisa menyampaikan hasilnya.
“Hasil belum kami sampaikan sekarang karena akan dibawa ke forum yang lebih komprehensif,” urainya.
