Jakarta,korantimes.com– Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jakarta Peduli Indonesia (AMPEJAPI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI. Massa menolak keras rencana penggunaan Bandara Internasional Kertajati sebagai fasilitas pendukung operasi militer Amerika Serikat (AS).
Aksi ini menyuarakan penolakan keras terhadap rencana penggunaan Bandara Internasional Kertajati sebagai fasilitas pendukung operasi militer Amerika Serikat (AS) serta pembangunan pusat Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) pesawat C-130 Hercules di Indonesia.
Dalam aksinya, massa AMPEJAPI membentangkan spanduk dan poster berisi penolakan terhadap berbagai kebijakan yang dinilai dapat memperkuat pengaruh militer AS di tanah air. Mereka menilai penggunaan Bandara Kertajati maupun pembangunan fasilitas MRO pesawat militer asing berpotensi mengancam kedaulatan nasional, serta menyeret Indonesia ke dalam pusaran konflik geopolitik internasional.
Koordinator Aksi AMPEJAPI, Tangi Januardi Gultom, menegaskan bahwa Indonesia harus tetap berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas dan aktif sesuai amanat konstitusi. Pemerintah diminta tidak membuka ruang bagi kebijakan yang dapat menjadikan Indonesia sebagai perpanjangan tangan kepentingan militer negara lain.
“Kami menolak segala bentuk penggunaan Bandara Kertajati sebagai pangkalan, fasilitas pendukung, maupun sarana operasi militer Amerika Serikat. Indonesia harus tetap berdiri tegak sebagai negara berdaulat dan tidak menjadi alat kepentingan geopolitik negara mana pun,” tegas Tangi dalam orasinya.
Dalam aksi tersebut, AMPEJAPI menyampaikan enam tuntutan utama kepada DPR RI dan Pemerintah Republik Indonesia.
1. Menolak segala bentuk penggunaan Bandara Internasional Kertajati sebagai pangkalan, fasilitas pendukung, maupun sarana operasi militer AS demi menjaga kedaulatan dan keamanan nasional;
2. Menolak pembangunan pusat maintenance, repair, and overhaul (MRO) pesawat C-130 Hercules di Indonesia yang berpotensi memperkuat pengaruh dan kepentingan militer AS;
3. Konsisten memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas dan aktif sesuai amanat konstitusi, serta tidak menjadikan Indonesia bagian dari aliansi militer negara mana pun;
4. Mendesak pemerintah untuk mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan asing, dan menghentikan ruang kompromi yang dapat merugikan kedaulatan strategis bangsa;
5. Menjamin wilayah Indonesia tidak dijadikan basis pendukung atau tameng kepentingan negara lain yang dapat menyeret bangsa ke dalam eskalasi konflik global;
6. Mewajibkan seluruh bentuk kerja sama militer antara Indonesia dan AS dilakukan secara terbuka, transparan, serta di bawah pengawasan ketat DPR RI selaku representasi rakyat.
7.AMPEJAPI menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga pemerintah memberikan jaminan bahwa Bandara Kertajati steril dari kepentingan militer asing. Mereka juga mendesak DPR RI memaksimalkan fungsi pengawasannya terhadap setiap kebijakan strategis yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan, dan hubungan luar negeri.
