PAMEKASAN,— Pengurus PMII UIN Madura Pamekasan kembali aksi demo ketua Satgas Makan Gizi Gratis (MBG) di Pamekasan Selasa (17/3/2026). Ketua MBG tersebut saat ini menjabat sebagai Wabup Pamekasan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menuding Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional di Pamekasan lalai dalam mengawasi pelaksanaan program tersebut.
Ketua Komisariat PMII UIN Madura, Arisandi, mengatakan program MBG seharusnya diawasi secara ketat agar tepat sasaran dan aman bagi siswa.
Mahasiswa menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) marak terjadi pada akhir 2025 hingga awal 2026, terutama dipicu oleh kasus keracunan massal, menu tidak layak, dan tuntutan transparansi anggaran.
Pihakny, meminta menu makanan MBG hendaknya diperbaiki dengan menyajikan menu yang lebih familiar bagi dan jangan asal-asalan.
“Jika jatah MBG tidak dimakan oleh anak – anak maka bertentangan dengan tujuan utama MBG. Kan sudah jelas dan gamblang bahwa fokus program MBG menciptakan generasi yang sehat dan produktif,”Tukasnya.
Selanjutnya, ia menyoroti soal SLHS. Satgas seharusnya memberikan teguran kepada dapur SPPG yang tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Padahal sertifikat itu wajib sesuai peraturan Menteri Kesehatan.
Ia menyebutkan, dari total 117 dapur MBG di Kabupaten Pamekasan, hanya 97 dapur yang dinyatakan memenuhi standar kebersihan dan sanitasi.
Arisandi menilai kondisi tersebut menunjukkan pengawasan Satgas MBG belum maksimal. Bahkan ia mempertanyakan keseriusan Satgas dalam menjalankan tugas pengawasan.
“Kalau Satgas tidak serius menjalankan tugasnya, lebih baik mundur. Kalau perlu kami akan menggelar aksi lanjutan,” ujarnya.
Menurutnya, kritik yang disampaikan mahasiswa merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk memastikan program MBG benar-benar berjalan baik dan tidak merugikan siswa.
“Apapun risiko yang kami hadapi, kami tidak akan mundur dari perjuangan ini. Kami bergerak untuk kepentingan masyarakat dan keselamatan siswa,” tegas Arisandi.
Ia menambahkan, pihaknya akan terus mengawal berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program MBG di Pamekasan hingga ada perbaikan nyata dari pihak terkait.
Mahasiswa juga menyoroti sejumlah kasus yang diduga berkaitan dengan program MBG di beberapa wilayah di Pamekasan. Salah satunya kasus keracunan siswa di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan pada 9 September 2025.
Kasus serupa juga terjadi pada sembilan siswa SDN Toronan 1 Pamekasan yang diduga mengalami keracunan makanan pada 15 Oktober 2025.
Keluhan lain datang dari wali murid di Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, yang mengembalikan menu MBG karena dinilai tidak layak pada 26 Februari 2026.
Selain itu, menu rapel dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sewindu Barurambat Kota yang diterima siswa SDN Kowel III Pamekasan pada 23 Februari 2026 juga sempat dikeluhkan.
Protes juga muncul dari wali murid SDN Bajang 2, Kecamatan Pakong. Menu MBG dari dapur SPPG Pratama Pakong Yayasan Fatimah Maju Bersama yang diterima siswa pada 24 Februari 2026 disebut berbau kurang sedap dan diduga tidak layak dikonsumsi.
Sementara Ketua tim satuan tugas (satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Pamekasan H. Sukriyanto, menyampaikan segala masukan akan ditindak lanjuti kepada para SPPG yang ada di seluruh kabupaten Pamekasan.
“Tim satgas MBG memastikan bahwa berbagai persoalan tersebut tidak akan diabaikan. Silahkan sampaikan kepada kami kalau ada temuan,” ujarnya.
