Pamekasan,korantimes.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, komitmen mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, agar selalu berpihak pada kepentingan masyarakat umum alias pro rakyat. Senin (10/01/2026)
Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, menyampaikan arah kebijakan keuangan daerah yang disampaikan Bupati (KH Kholilurrahman) dalam kota keuangan, tentunya akan menjadi bahan telaah serius.
“Salah satu poin penting yang menjadi perhatian utama yaitu perolehan anggaran daerah yang turun lebih dari Rp 240 miliar,” kata Ali Masykur.
Kondisi tersebut juga diakui sebagai bagian dari adanya kebijakan fiskal dari pemerintah pusat, tidak terkecuali bagi Pamekasan. “Pastinya APBD 2026 kita menyusut sekitar Rp 240 miliar lebih, seiring dengan adanya kebijakan fiskal yang mengalihkan program dari proyek pembangunan untuk program MBG (Makan Bergizi Gratis) dan program lainnya, kami kira itu sudah bagus,” ungkapnya.
Untuk pembahasan awal nanti kita fokuskan pada proyek pembangunan, dana desa, dan program pengentasan kemiskinan. Termasuk juga perlu adanya penambahan alokasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan dan lainnya,” sambungnya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga berencana melakukan telaah mendalam seputar komposisi belanja publik maupun belanja pegawai. “Dalam waktu 30 hari kedepan, kita akan fokus membahas ini. Artinya kita akan telaah kembali, apakah APBD 2026 ibu benar-benar berpihak kepada rakyat atau belum,” tegasnya.
“Guna memperkuat analisis dalam melakukan telaah, kami juga akan melibatkan konsultan independen guna memastikan seluruh program Pemkab Pamekasan, benar-benar berpihak bagi kepentingan masyarakat. Sehingga kami akan kaji satu per satu dinas, agar APBD 2026 benar-benar pro rakyat,” imbuhnya.
Selain itu pihaknya juga menilai nota keuangan yang disampaikan bupati sudah realistis, dan relatif sesuai dengan kondisi fiskal daerah saat ini.
“Oleh karena itu, kami menargetkan pembahasan Raperda APBD 2026 dapat rampung maksimal pada 30 November (2026) mendatang,” pungkasnya.
